Lebanon: Migran Terjebak dalam Sistem 'Kafala'

Sistem Kafala di Lebanon: Perbudakan Modern yang Masih Berlaku

Puluhan ribu pekerja migran di Lebanon terjebak dalam sistem kafala, yang oleh sejumlah kelompok hak asasi manusia dianggap setara dengan perbudakan modern. Banyak dari mereka dipaksa bekerja tanpa kontrak jelas, tanpa upah, dan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi.

Abang Sharon adalah salah satu dari banyak korban sistem ini. Ia datang ke Lebanon pada 24 April tahun lalu, membawa harapan untuk bekerja, mengirim uang ke keluarga di Kamerun, dan membangun masa depan. Namun, apa yang menunggunya bukanlah pekerjaan yang layak, melainkan sebuah jebakan yang membuatnya menjadi korban eksploitasi.

Dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh organisasi hak-hak migran pada awal Desember lalu, Sharon menceritakan pengalamannya sebagai bagian dari "keluarga yang beracun." Ia bekerja tanpa kontrak yang jelas, tanpa upah atau perlindungan, dan selalu merasa bahwa tidak ada yang bisa menolongnya.

Organisasi This is Lebanon (TIL) menjelaskan dalam sebuah postingan di situs webnya bahwa Sharon hanya bekerja satu hari untuk majikan pertamanya, tanpa dibayar. Keluarga kedua mempekerjakannya selama dua minggu, tetapi alih-alih membayar langsung, mereka membayar $60 (sekitar Rp 936.000) ke kantor perekrutan, yang tidak pernah diterima Sharon.

Di rumah tangga ketiga, eksploitasi yang dialami Sharon meningkat. Mulai Mei 2024, ia tidak hanya ditugaskan dengan pekerjaan rumah tangga, tetapi juga membersihkan dua tempat usaha majikannya. Meskipun bekerja keras, Sharon tidak dibayar gaji yang telah disepakati sebesar $200 (sekitar Rp3,12 juta) per bulan selama delapan bulan. Majikannya menjelaskan bahwa mereka sudah membayar agen $2.000 (sekitar Rp 31,2 juta), seolah-olah ini menjadi alasan yang pantas untuk tidak membayar Sharon secara langsung.

Kesehatan fisik Sharon menurun. Dia mulai sering mengeluhkan nyeri di dada yang disertai mimisan. Ketika dia memberi tahu majikannya bahwa dia tidak mampu bekerja lagi, makanannya justru ditahan. Nasibnya baru berubah setelah dia menghubungi TIL. Organisasi non-profit itu telah memperjuangkan hak pekerja migran di Lebanon sejak 2017 dan, jika segala cara gagal, dikenal karena menyingkap dan menyoroti publik kasus-kasus eksploitasi.

Sponsor Mengeksploitasi Pekerja Migran

Kisah Sharon bukanlah kasus satu-satunya. Pengalamannya adalah bagian dari sistem yang dikenal di Timur Tengah sebagai kafala. Ini adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “sponsorship” atau “jaminan,” dan sistem ini pada dasarnya mengaitkan keberadaan hukum pekerja migran di suatu negara dengan majikan mereka, yang bertindak sebagai "sponsor" atau "penjamin."

Mereka yang paling terdampak oleh sifat eksploitatif sistem kafala seringkali adalah perempuan dari negara-negara Afrika atau Asia yang bekerja di rumah tangga pribadi di Lebanon. Pekerja domestik dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan lokal, dan sponsor mereka biasanya menyita paspor saat mereka tiba. Hal ini memberi majikan-sponsor kekuasaan besar atas pekerja, menciptakan kondisi untuk eksploitasi bahkan kekerasan.

Melissa Kouame N'Guessan Epiphanie dari kelompok Union Fait la Force (yang berarti "bersama kita lebih kuat") tahu sistem ini dengan sangat baik, karena ia datang ke Lebanon dari Pantai Gading beberapa tahun lalu.

“Sistem kafala memiliki efek negatif besar terhadap perempuan migran,” katanya. “Banyak dari mereka mengalami penyitaan paspor, gaji yang tidak dibayar, dan kehilangan kebebasan sepenuhnya.”

Kelompoknya didirikan pertama kali pada Agustus 2023 tetapi baru secara resmi diumumkan pada November tahun ini. Sekitar 30 perempuan dari berbagai negara tergabung dalam kelompok ini, dan Kouame N'Guessan Epiphanie mengatakan mereka sudah banyak mencapai hal, termasuk memberikan bantuan bagi tunawisma, anak-anak, dan orang sakit.

Ia menjelaskan bagaimana bantuan biasanya diatur. Jika seorang perempuan berada dalam bahaya, komunitas akan diberi tahu. Orang-orang bergerak dan menggerakkan jaringan kelompok, yang kemudian mengatur apa yang dibutuhkan.

Memutus Kontrak Kafala adalah Kejahatan

Pengacara lokal Mohana Ishak menjelaskan sistem kafala dari perspektif hukum. Ia adalah kepala urusan hukum dan advokasi di unit anti-perdagangan manusia di organisasi lokal lain bernama Kafa ("kafa" berarti cukup).

Kafa Violence and Exploitation (atau Kafa Kekerasan dan Eksploitasi) didirikan pertama kali pada 2005 dan sebelumnya fokus pada kekerasan dalam rumah tangga. Sejak 2010, mereka juga fokus pada pekerja domestik migran.

Ishak menjelaskan bagaimana kafala bekerja. Seorang "kafeel" atau penjamin membayar uang untuk membawa pekerja domestik ke negara tersebut, dan bagi banyak penjamin, hal ini tampak membuat mereka merasa memiliki semacam "kepemilikan" atas pekerja tersebut.

Jumlah yang dibayarkan tergantung pada asal perempuan tersebut, kemampuan bahasa Inggris, pendidikan, dan faktor rasial berperan. Perempuan biasanya hanya diizinkan tinggal bersama penjamin mereka, sering tanpa kamar sendiri. Beberapa tidur di dapur atau balkon. Beberapa dipindahkan ke rumah tangga lain atau bekerja di usaha penjamin, seperti yang dialami Sharon, biasanya tanpa pembayaran tambahan.

Jika pekerja migran mencoba pergi, mereka berisiko dianggap melakukan kejahatan. Siapa pun yang meninggalkan penjamin dapat ditangkap dan didakwa melanggar kontrak.

“Apa yang terjadi di sini di Lebanon adalah perbudakan modern,” ujar Ishak dengan tegas.

Apakah Pemerintah Lebanon Peduli?

Ada hotline telepon untuk pekerja migran yang dibentuk oleh kementerian tenaga kerja lokal. Tetapi menurut TIL dan Kafa, hotline ini tidak banyak berguna. Keluhan tampaknya tidak berdampak. Belum jelas apakah pemerintah baru Lebanon, yang dibentuk Februari 2025, menanggapi isu ini dengan serius.

Yang jelas, meski ada kampanye dan advokasi bertahun-tahun oleh kelompok hak asasi manusia dan pekerja migran, sistem kafala masih ada di Lebanon.

Salah satu alasannya adalah dampak ekonominya. Bisnis agen yang membawa pekerja asing ke negara tersebut, yang sering dituduh melakukan eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia, bernilai sekitar $57,5 juta (sekitar Rp 897 miliar) per tahun.

Pada 2022, agen berhasil memblokir pembuatan kontrak standar bagi pekerja domestik migran. Pengadilan tertinggi Lebanon menjelaskan bahwa kontrak semacam itu akan merugikan bisnis agen. Peninjauan kewajiban hak asasi manusia mereka diabaikan.

Inilah mengapa organisasi Kafa bekerja di dua level. Mereka menawarkan bantuan langsung bagi yang terkena dampak, sekaligus melobi politikus lokal. Pekerjaannya mencakup perlindungan, akomodasi, dan dukungan hukum, tetapi juga tekanan politik: menetapkan standar, mengubah bahasa hukum, dan menetapkan tanggung jawab.

Namun ada masalah, kata Ishak, yaitu budaya kafala dan kurangnya kesadaran bahwa hal itu bisa menjadi masalah. Banyak penjamin melihat diri mereka sebagai korban dan juga menuntut rasa terima kasih dari pekerja perempuan migran.

Pemerintah Lebanon melarang diskriminasi, tetapi Ishak telah melihat banyak contoh bagaimana rasisme memengaruhi pekerja migran. Misalnya ada kolam renang yang tidak mengizinkan pekerja migran berenang, jika mereka diizinkan masuk ke tempat tersebut. Ishak juga melihat pekerja domestik migran sering duduk di meja terpisah dari majikan mereka di restoran.

Ini bukan masalah kecil. Kafa memperkirakan sebelum pandemi COVID-19, Lebanon menampung sekitar 250.000 pekerja domestik migran. Setelah pandemi, jumlah itu turun menjadi sekitar 60.000, tetapi baru-baru ini meningkat kembali menjadi total sekitar 150.000.

Dipaksa Bertindak karena Malu

Di balik angka-angka ini ada orang-orang seperti Sharon.

Pada Februari 2025, Sharon berhasil kembali ke Kamerun, tetapi hanya dengan $300 (sekitar Rp 4,68 juta) dari gaji delapan bulannya. Agen yang membawanya ke Lebanon dan majikannya sama-sama menyatakan pihak lain yang bertanggung jawab, dan baru ketika TIL turun tangan dan mengancam mempublikasikan kasus ini, agen menjadi lebih kooperatif dan menawarkan penyelesaian.

Fakta bahwa Sharon berhasil mendapatkan gajinya bukan karena bantuan resmi. Hal itu terjadi hanya karena jaringan advokat yang berdedikasi di Lebanon dan ancaman publisitas buruk. Atau, seperti yang dikatakan TIL, seharusnya tidak perlu ancaman postingan di media sosial untuk menerima gaji seseorang.