Lembaga riset: Keamanan siber ujian berat Indonesia 2025

Tantangan Keamanan Siber di Indonesia pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, lanskap keamanan siber di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan berdampak luas. Berbagai insiden yang terjadi sepanjang tahun menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan memanfaatkan celah teknis, sosial, maupun regulasi. Hal ini memicu keresahan publik dan menguji ketahanan digital nasional.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyatakan bahwa dinamika keamanan siber sepanjang 2025 menjadi indikasi kuat meningkatnya eskalasi ancaman di ruang digital. Ia menilai bahwa ancaman-ancaman ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga membahayakan kedaulatan data.

Insiden-Insiden Penting Selama Tahun 2025

Januari:
Awal tahun 2025 dihebohkan oleh video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan dana fiktif. Video tersebut dibuat dengan teknologi manipulasi visual yang sangat meyakinkan dan memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur kepala negara.

Februari:
Kegaduhan nasional muncul akibat kesalahan tampilan nilai tukar rupiah di Google Finance yang sempat menunjukkan angka Rp8.170 per dolar AS. Menurut Pratama, insiden ini berpotensi menciptakan persepsi keliru terhadap kondisi ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi digital.

Maret:
Kembali maraknya fake BTS, yakni penggunaan pemancar sinyal palsu untuk mencegat SMS perbankan berisi OTP, menjadi ancaman serius. Modus ini memungkinkan pelaku mengambil alih transaksi keuangan korban tanpa disadari.

April:
Isu keamanan perangkat mencuat melalui fenomena “gendam digital”, terkait risiko koneksi Wi-Fi publik dengan IP tertentu. Pratama menyebut istilah tersebut sebagai metafora lokal atas serangan manipulatif yang membuat pengguna kehilangan kendali atas perangkat dan datanya.

Mei:
Polemik Worldcoin dan WorldID yang menawarkan imbalan uang untuk pemindaian iris mata memunculkan kekhawatiran serius mengenai perlindungan data biometrik.

Juni:
Penipuan berbasis aplikasi berbahaya yang menargetkan pensiunan PT Taspen menunjukkan bahwa kejahatan siber semakin spesifik dalam memanfaatkan data pribadi.

Juli:
Isu kedaulatan data mengemuka setelah pernyataan Gedung Putih terkait kepastian transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat. Menurut Pratama, hal ini menegaskan bahwa data telah menjadi komoditas strategis global.

Agustus:
Sisi gelap platform gim daring terungkap setelah terungkap kasus kekerasan seksual lintas negara melalui Roblox yang melibatkan anak di bawah umur.

September:
Perdebatan kebijakan mencuat melalui wacana single ID media sosial.

Oktober:
Sorotan terhadap belum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi, meski Undang-Undang PDP telah berlaku penuh.

November:
Dinamika regulasi platform digital berlanjut, termasuk sorotan terhadap ChatGPT dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Desember:
Indonesia menjadi sumber serangan DDoS terbesar di dunia, berdasarkan laporan Cloudflare.

Tantangan di Tahun 2026

Menghadapi 2026, Pratama memperkirakan ancaman siber akan semakin kompleks. Kecerdasan buatan diproyeksikan menjadi mesin utama serangan, mulai dari phishing berskala besar, peniruan suara dan video eksekutif, hingga otomatisasi eksploitasi kerentanan. Ransomware diprediksi kian agresif, sementara kompromi identitas tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan.

Selain itu, serangan terhadap rantai pasok digital diperkirakan meningkat dengan menyasar penyedia layanan, platform cloud, dan aplikasi SaaS sebagai pintu masuk ke banyak organisasi sekaligus. Perubahan besar juga terjadi pada enkripsi dan tata kelola kriptografi, termasuk persiapan menuju algoritma pasca-kuantum.

Langkah Strategis yang Diperlukan

Menurut Pratama, kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah. Penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta integrasi sistem pertahanan digital.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dinilai mendesak sebagai implementasi nyata Undang-Undang PDP, termasuk percepatan regulasi turunannya. Selain itu, percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara menjadi krusial untuk menjaga infrastruktur kritis nasional.

“Keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, tetapi fondasi kedaulatan negara di era digital,” tegas Pratama.

Dengan tantangan yang kian kompleks, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju strategi keamanan siber yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.