Lihat Potensi Garut, OJK Jabar Sinergi dengan Pemda Tingkatkan Ekonomi

Komitmen OJK Jawa Barat dalam Memperkuat Akses Keuangan di Kabupaten Garut

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk memperkuat akses keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. Hal ini diwujudkan melalui Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.

“Penyusunan Program Kerja Tahun 2026 ini akan mendorong TPAKD bekerja lebih terarah, terstruktur, dan terukur, serta berdampak tinggi (high impact) terhadap perekonomian daerah,” ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman dalam pertemuan dengan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Pendopo Bupati Garut, pada Jumat, 5 Desember 2025.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jawa Barat Melati Usman, Asisten Daerah II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Garut Dedy Mulyadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut Saeful Hidayat, dan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang. Selain itu, hadir juga Pemimpin PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk., Cabang Garut Asep Wahyu Ismail dalam kegiatan tersebut.

Darwisman menjelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Garut diyakini memiliki potensi besar yang masih bisa dioptimalisasi. Berikut beberapa faktor utama yang menjadi dasar penilaian tersebut:

• Bonus Demografi: Kabupaten Garut memiliki mayoritas penduduk yang merupakan Generasi Z (28,40 persen terhadap total penduduk Kabupaten Garut) dan Gen Millenial (23,30 persen terhadap total penduduk Kabupaten Garut). Kedua generasi tersebut saat ini berada di usia produktif. Selain itu, terdapat generasi Alpha (22,62 persen terhadap total penduduk Kabupaten Garut) yang siap memasuki usia produktif dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, perlu dipersiapkan terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui beberapa program termasuk salah satunya adalah pendidikan dan keterampilan lainnya.

• Sumber Daya Sektor Pertanian: Kabupaten Garut memiliki sumber daya di sektor pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa komoditas unggulan meliputi Domba Garut, Sapi Perah, Jagung, Pisang, Cabai Merah, Kentang, Kapulaga, dan Jahe. Selain dikonsumsi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk-produk berskala industri antara lain kerajinan kulit, tenun sutra, anyaman, dan kripik pisang.

• Keunggulan Geografis: Kabupaten Garut memiliki keunggulan geografis karena berada di wilayah dataran rendah dan tinggi dengan luas wilayah mencapai 3.101 kilometer persegi. Hal itu membuat Garut masih memiliki lahan untuk perluasan areal pengembangan komoditas unggulannya.

“Pemerintah kabupaten dapat menentukan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan kekhasan masing-masing wilayah, dan penetapan targetnya untuk menjadi program kerja TPAKD tahun depan. Tentu saja program kerja TPAKD ini selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah termasuk RPJMN dan RPJMD, sehingga setiap program TPAKD berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis pemerintah,” tambah Darwisman.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin merespon positif terhadap inisiasi OJK untuk menyusun bersama Program Kerja TPAKD Tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kabupaten Garut telah menginventarisir seluruh potensi daerah yang berkontribusi terhadap perekonomian.

“Saat saya temui di lapangan, masyarakat mengaku ada keterbatasan permodalan untuk mengimplementasikan program pengembangan ekonomi daerahnya,” katanya. Ia mencontohkan pengembangan pisang dengan varietas Cavendish sebagai hasil komoditas unggulan, selain untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga, masyarakat diarahkan untuk membuat produk olahan dari varietas pisang Cavendish sehingga dapat meningkatkan nilai produk dan pembukaan lapangan kerja.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, menurut Abdusy Syakur Amin, masyarakat didorong untuk mengakses permodalan dari pinjaman perbankan antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan OJK berupaya mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan penyaluran KUR bagi masyarakat.