Luhut Akhirnya Angkat Bicara Soal Persoalan Bandara IMIP Morowali: Bandara Domestik

Polemik Bandara IMIP: Kedaulatan Ekonomi dan Peran Pemerintah

Bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih menjadi perdebatan publik. Bandara tersebut dituding beroperasi tanpa dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi, namun melayani penerbangan internasional.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi salah satu tokoh yang paling lantang menyuarakan polemik ini. Ia khawatir keberadaan bandara tersebut dapat merusak kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, "Di republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya."

Penjelasan dari Mantan Menko Marves

Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akhirnya buka suara menanggapi polemik tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan pembangunan Bandara IMIP diambil dalam rapat yang ia pimpin bersama instansi terkait. Menurut Luhut, bandara ini diberikan sebagai fasilitas yang wajar bagi para investor IMIP.

"Kami memberikan fasilitas tersebut seperti yang dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ujarnya dalam unggahan di akun Instagramnya. Total investasi yang dikucurkan di kawasan tersebut mencapai angka 20 miliar dolar AS.

Luhut membantah bahwa bandara tersebut pernah diizinkan menjadi bandara internasional. "Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," katanya. Menurutnya, bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik, sehingga tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wamenhub Akui Legalitas Bandara IMIP

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana turut membela legalitas bandara tersebut. Ia mengklaim Bandara Morowali resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memiliki izin. Ia juga mengatakan pihaknya sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi, termasuk bea cukai, untuk pengawasan.

"Mengenai Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari bea cukai, dari kepolisan, dari kemenhub sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana," kata Suntana. Ia membantah bahwa bandara tersebut ilegal dan menyatakan bahwa bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik.

Sejarah Pembangunan Bandara IMIP Morowali

Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkapkan sejarah pembangunan Bandara IMIP Morowali. Ia menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun.

Gagasan hilirisasi adalah salah satu faktor utama dalam pembangunan kawasan industri Morowali. Luhut mengungkapkan bahwa ia sudah memikirkan hal tersebut sejak menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada 2001. "Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo."

Proses Hilirisasi Nikel

Ia juga menjelaskan bahwa hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun. Setelah melalui pembahasan mendalam, Luhut mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden Joko Widodo. Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.

Ketentuan Investasi Strategis

Dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang ditetapkan dan disampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk China, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, seperti penggunaan teknologi terbaik, pemanfaatan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi serta capacity building.

Pencabutan Status Internasional

Terbaru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut status internasional Bandara Morowali Sulawesi Tengah melalui Keputusan Menhub Nomor KM 55 Tahun 2025. Aturan baru tersebut secara langsung mencabut KM 38 Tahun 2025 yang sebelumnya sempat memberikan izin terbatas bagi bandara tersebut.

Kemenhub menegaskan, izin penerbangan internasional bagi bandara khusus sejatinya hanya untuk kebutuhan terbatas, bukan penerbangan komersial reguler. Kebutuhan terbatas tersebut meliputi angkutan udara tidak berjadwal, evakuasi medis, penanganan bencana, serta transportasi kargo penunjang usaha. Seluruh penerbangan khusus yang diizinkan tetap wajib berkoordinasi dengan pihak kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan (CIQ).