Luhut Tanggapi Isu 'Negara dalam Negara' di IMIP Morowali

Peran Luhut dalam Menjaga Kepatuhan Hukum di IMIP

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa kawasan industri Morowali Industrial Park (IMIP) tidak melanggar hukum Indonesia. Pernyataannya ini muncul setelah adanya isu tentang keberadaan "negara dalam negara" di kawasan tersebut, yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Isu “Negara Dalam Negara” di IMIP

Masalah ini muncul karena operasi bandara khusus IMIP dinilai tidak memiliki perangkat negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional. Menurut Sjafrie, situasi ini berpotensi mengganggu integritas Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik."

Setelah kritik tersebut, Kementerian Pertahanan menurunkan pasukan elite TNI AU untuk menjaga bandara. Namun, diketahui bahwa status bandara khusus IMIP sebagai bandara internasional sudah dicabut sejak 13 Oktober 2025 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025.

Koordinasi dengan Pejabat Tinggi Tiongkok

Luhut menyatakan bahwa ia telah melakukan koordinasi langsung dengan pejabat tinggi Tiongkok, yaitu Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IMIP mengikuti aturan hukum Indonesia dan tidak ada yang menyerupai "negara dalam negara."

Dalam pernyataannya, Luhut menjelaskan bahwa pembahasan dengan Wang Yi tidak hanya berkaitan dengan urusan kedaulatan, tetapi juga masalah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa sejak 2021, dirinya telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan hilirisasi nikel asal Tiongkok yang belum taat aturan lingkungan.

IMIP sebagai Bagian dari Hilirisasi Nasional

Menurut Luhut, pembangunan kawasan IMIP merupakan bagian dari strategi hilirisasi mineral yang diputuskan pemerintah. Oleh karena itu, semua pihak yang berinvestasi, termasuk dari Tiongkok, diminta memenuhi sejumlah ketentuan penting. Beberapa di antaranya meliputi penggunaan teknologi terbaik, pembangunan ekosistem industri terintegrasi, penyerapan tenaga kerja lokal, serta transfer teknologi.

Luhut juga menyebut bahwa pemerintah Tiongkok, termasuk Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan, telah menyetujui bahwa investasi di IMIP harus mengedepankan transfer teknologi ke Indonesia. Sampai saat ini, nilai investasi hilirisasi disebut mencapai USD 71 miliar, dengan kontribusi kawasan Morowali mencapai lebih dari USD 20 miliar.

Kontribusi Ekonomi dan Tenaga Kerja

IMIP diklaim telah membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menjadi bukti bahwa proyek ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Penutup

Peran Luhut dalam menjaga kepatuhan hukum di IMIP menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua proyek investasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan koordinasi yang baik dengan mitra internasional, diharapkan kawasan IMIP dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan.