Majelis Taklim Shalawat Kalbar Dibantu Program Easy Passport DPR RI dan Imigrasi

Majelis Taklim Shalawat Kalbar Dibantu Program Easy Passport DPR RI dan Imigrasi

Kemudahan Layanan Keimigrasian untuk Komunitas Keagamaan

Rombongan Majelis Taklim Shalawat Kalbar yang akan melaksanakan safari dakwah ke Kuching, Malaysia, mengaku sangat terbantu dengan layanan Easy Passport yang disediakan Kantor Imigrasi. Program ini diinisiasi oleh Komisi 13 DPR RI bersama Kantor Imigrasi Pontianak dalam pengurusan paspor massal menjelang keberangkatan safari dakwah ke Kuching, Malaysia.

Kemudahan ini dirasakan langsung oleh jamaah yang memproses dokumen perjalanan secara kolektif. Program Easy Passport terbukti mempercepat layanan dan memangkas waktu tunggu. Ketua rombongan menyebut pelayanan berlangsung lancar dan efisien. Kehadiran anggota Komisi 13 DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani ikut mendorong optimalisasi pelayanan.

Layanan berbasis komunitas ini dinilai sangat membantu masyarakat daerah. Dukungan penuh imigrasi membuat proses semakin cepat. Rombongan Majelis Taklim Shalawat Kalbar yang akan melaksanakan safari dakwah ke Kuching, Malaysia, mengaku sangat terbantu dengan layanan Easy Passport yang disediakan Kantor Imigrasi.

Ketua rombongan, Hj. Maesum Sulaiman, menjelaskan bahwa keberangkatan tersebut melibatkan 45 peserta. Sebagian anggota kelompok telah memiliki paspor dari perjalanan umrah dan haji sebelumnya, namun sekitar 20 orang baru pertama kali melakukan pembuatan paspor.

Melalui layanan easy passport, seluruh proses dapat diselesaikan dalam empat hari kerja. Ia mengungkapkan bahwa pelayanan imigrasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Bahkan, ketidaksengajaan bertemu langsung dengan anggota DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, membuat proses semakin cepat karena adanya asistensi langsung dari pihak legislatif.

Menurutnya, ini menjadi pengalaman yang menggembirakan bagi para jamaah. Maesum berharap layanan seperti ini tidak hanya diberikan pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Ia menekankan pentingnya pemerataan pelayanan tanpa diskriminasi agar masyarakat dapat merasakan kemudahan serupa.

Komisi 13 DPR RI Apresiasi Peningkatan Layanan Imigrasi Pontianak

Franciscus Maria Agustinus Sibarani, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Dalam kunjungannya, ia menilai pelayanan keimigrasian di Pontianak telah berkembang signifikan dan menerapkan pola kerja proaktif, salah satunya melalui program jemput bola.

Menurut Franciscus, Kantor Imigrasi Pontianak tidak hanya melayani pada jam kerja reguler, tetapi juga membuka layanan pada hari Sabtu. Hal ini menunjukkan komitmen pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti bahwa permintaan paspor semakin meningkat seiring mobilitas masyarakat Kalimantan Barat yang kerap melakukan perjalanan ke Malaysia dan negara terdekat lainnya.

Salah satu contoh penerima manfaat layanan tersebut adalah rombongan Majelis Taklim Dalai Kairot dari Sungai Ambawang, yang sedang mempersiapkan perjalanan budaya dan keagamaan ke luar negeri. Franciscus menilai bahwa layanan imigrasi berbasis komunitas seperti ini menjadi solusi efektif bagi kelompok besar yang membutuhkan pengurusan paspor secara serentak.

Aspirasi Masyarakat Kubu Raya Terkait Layanan Paspor Massal

Franciscus menjelaskan bahwa dirinya menerima aspirasi masyarakat Kubu Raya mengenai kebutuhan layanan paspor untuk kelompok besar secara kolektif. Setelah berkoordinasi dengan pihak imigrasi, program tersebut berhasil terealisasi hanya dalam waktu sekitar dua minggu. Ia menilai ini sebagai bukti pelayanan publik yang adaptif dan cepat merespons kebutuhan warga.

Ia juga menyoroti lokasi Kantor Imigrasi Pontianak yang cukup strategis di pusat kota, sehingga mudah diakses. Namun, untuk komunitas beranggotakan 20–40 orang, ia mendorong agar pola jemput bola dapat diperluas. Menurutnya, layanan luar kantor dapat dilaksanakan pada hari libur untuk mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi publik mengenai aturan dan cara pengurusan paspor. Banyak warga Kalbar yang rutin bepergian ke luar negeri, termasuk ke Kuching untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan perdagangan. Oleh karena itu, komunikasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat memahami prosedur dan manfaat kepemilikan paspor.

Imigrasi Pontianak Perkuat Layanan Easy Passport untuk Komunitas

Kunjungan Komisi XIII DPR RI diterima oleh jajaran Kantor Imigrasi Pontianak, termasuk Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Yusuf. Ia menjelaskan bahwa Komisi 13 memiliki fungsi pengawasan terkait kementerian yang membidangi layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Yusuf memaparkan bahwa Kantor Imigrasi Pontianak kini menyediakan berbagai layanan, seperti Easy Passport, program kulminasi, hingga pembuatan paspor reguler melalui aplikasi e-passport. Dari sejumlah layanan tersebut, Easy Passport menjadi salah satu yang paling diminati masyarakat, terutama untuk pengurusan paspor berbasis komunitas.

Saat ini, jamaah pengajian dari Kalbar yang hendak mengikuti kegiatan keagamaan di Malaysia menjadi salah satu kelompok yang diproses melalui layanan tersebut. Namun, imigrasi juga membuka layanan bagi komunitas lainnya, tidak terbatas pada kelompok religius.

Mekanisme Pengajuan dan Kendala Umum dalam Program Easy Passport

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa mekanisme Easy Passport memiliki perbedaan dari pendaftaran paspor reguler. Komunitas harus mengajukan surat resmi yang mencantumkan daftar nama dan persyaratan dokumen seluruh pemohon. Setelah itu, imigrasi akan menentukan jadwal pelayanan menyesuaikan kapasitas tempat dan waktu.

Pelayanan Easy Passport biasanya berlangsung pada hari libur agar proses dapat berjalan lebih optimal. Program ini minimal diikuti 30–40 peserta. Menurut Yusuf, kendala yang paling sering ditemui adalah ketidaksesuaian data antara KTP, akta kelahiran, dan buku nikah. Meski demikian, pihak imigrasi dapat membantu memperbaiki data hingga dinyatakan valid untuk penerbitan paspor.

Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses dapat diselesaikan selama data telah diseragamkan. Hingga kini, layanan Easy Passport dinilai berjalan baik dengan sekitar 40 kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun. Pelaksanaan lebih sering dilakukan di kantor karena mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya.

Easy Passport Dinilai Efektif Mendukung Mobilitas Masyarakat

Program Easy Passport memberikan dampak signifikan dalam mempercepat layanan keimigrasian, terutama bagi komunitas besar. Bagi Majelis Taklim Shalawat Kalbar, layanan ini tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga menyediakan pengalaman yang lebih efisien dan terarah.

Para jamaah dapat berfokus pada persiapan kegiatan dakwah tanpa harus terhambat urusan teknis. Di sisi lain, kolaborasi antara Komisi 13 DPR RI dan Kantor Imigrasi Pontianak memperlihatkan sinergi positif dalam pelayanan publik. Upaya jemput bola, peningkatan kapasitas layanan, serta pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dianggap mampu mendukung mobilitas warga, khususnya yang kerap melakukan perjalanan lintas negara.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas internasional masyarakat Kalbar, program seperti Easy Passport diharapkan terus dikembangkan dan diperluas cakupannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan