Masyarakat Kalbar Timur Minta Presiden Beri Moratorium untuk Kapuas Raya

Harapan Masyarakat Kalimantan Barat untuk Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat memiliki harapan besar terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka berharap agar moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dapat dibuka secara terbatas, khususnya untuk Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Harapan ini disampaikan melalui Deklarasi Provinsi Kapuas Raya untuk Indonesia Jaya. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Kartiyus, Ketua Panitia Seminar Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya, dalam acara seminar yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Deklarasi itu dibacakan di hadapan Gubernur Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD dari lima kabupaten wilayah timur Kalbar, serta seluruh peserta seminar. Dalam pernyataannya, Kartiyus menyampaikan permohonan resmi kepada Presiden RI agar memberikan kebijakan khusus dengan membuka moratorium secara terbatas demi percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Kami segenap elemen masyarakat dari lima kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat memohon kepada Yang Mulia Bapak H. Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar berkenan membuka moratorium secara terbatas, khusus bagi masyarakat Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kata Kartiyus.

Ia menegaskan bahwa masyarakat di wilayah tersebut siap menjadi sebuah daerah otonomi baru berupa Provinsi Kapuas Raya, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Kesiapan ini didasarkan pada berbagai argumen strategis, seperti mendukung stabilitas nasional seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, serta menjamin keamanan dan pertahanan wilayah perbatasan sisi barat Pulau Kalimantan.

Proses Perjuangan yang Dipercayakan Kepada Gubernur Kalimantan Barat

Kartiyus juga menyampaikan bahwa seluruh proses perjuangan percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sepenuhnya dipercayakan kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dengan dukungan penuh dari lima kepala daerah dan lima ketua DPRD kabupaten, yakni Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kami menyerahkan sepenuhnya proses perjuangan ini kepada Gubernur Kalimantan Barat, didukung oleh lima bupati dan lima ketua DPRD kabupaten di wilayah timur Kalbar, bersama seluruh stakeholder lainnya, tegasnya.

Dampak Signifikan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Lebih lanjut, Kartiyus menilai pembentukan Provinsi Kapuas Raya akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa pembentukan provinsi ini akan mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Ini merupakan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pungkasnya.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meskipun ada harapan besar, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaturan regulasi yang tepat untuk memastikan kelancaran pembentukan provinsi baru. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, peluang untuk mewujudkan Provinsi Kapuas Raya tetap terbuka.

Selain itu, keberadaan Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat setempat untuk merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan.

Kesimpulan

Provinsi Kapuas Raya diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harapan untuk membentuk provinsi baru ini semakin kuat. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah strategis dan komitmen yang tinggi dari semua pihak diharapkan mampu mewujudkan mimpi masyarakat Kalimantan Barat untuk memiliki provinsi sendiri.