Mayoritas 42 SPPG di Pasuruan Belum Miliki Sertifikat Higiene

Percepatan Pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pasuruan

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pentingnya percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 BGN, Brigadir Jenderal TNI Albertus Dony Dewantoro, saat melakukan kunjungan kerja ke Pasuruan pada hari Kamis (11/12/2025).

Albertus menekankan bahwa SLHS menjadi salah satu syarat utama dalam menjaga keamanan pangan yang diberikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta setiap SPPG agar tidak hanya menunggu proses berjalan sendiri, tetapi aktif berkoordinasi dengan Koordinator Cabang, Koordinator Wilayah, serta Dinas Kesehatan setempat. Jangan hanya menunggu, segera lakukan koordinasi agar sertifikat bisa diterbitkan lebih cepat, ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, dari total 42 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan, baru 11 unit yang sudah memiliki SLHS. Sementara sisanya masih dalam tahap pengajuan dan menunggu verifikasi dari pihak berwenang. Hal ini membuat BGN mengambil langkah untuk mempercepat proses agar semua SPPG dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain soal sertifikasi, Albertus juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pekerja. Ia meminta agar setiap SPPG menuliskan tugas serta aturan kerja dalam ukuran besar sehingga bisa dibaca dengan mudah. Buatlah SOP dalam ukuran besar, bukan kertas kecil, agar semua pegawai bisa memahami kewajiban dan larangan, tegasnya.

Kepatuhan terhadap Standar Kebersihan dan Kesehatan

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, juga menegaskan bahwa sebagian SPPG memang sudah memiliki SLHS, sementara lainnya masih berproses di Dinas Kesehatan. Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan bagi siswa.

Rusdi juga memastikan bahwa seluruh bahan pokok yang digunakan dalam program MBG berasal dari pemasok lokal di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan stok sekaligus mendukung perekonomian daerah. Sayur, telur, hingga daging ayam semuanya aman dan tercukupi dari pemasok lokal, katanya.

Pentingnya Kerja Sama dan Koordinasi

Ia berpesan agar pengelola SPPG tidak ragu untuk bertanya maupun belajar dari unit lain yang sudah lebih maju. Menurutnya, kerja sama dan koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar program MBG berjalan lancar dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa di Pasuruan.

Dengan dorongan dari BGN dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan seluruh SPPG segera menuntaskan kewajiban sertifikasi serta mampu menjaga standar kebersihan demi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.