Peran Kadin dalam Membangun Ekosistem Usaha yang Sehat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk lebih aktif bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif. Menurutnya, kolaborasi antara pemda dan Kadin menjadi kunci utama dalam memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk berkembang lebih cepat.
Dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025), Tito menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Tema yang diusung pada Rapimnas tersebut adalah “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”.
Tito berharap kerja sama ini mampu menciptakan ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan pesan kepada para kepala daerah yang tidak memiliki insting bisnis, agar segera mengundang para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Menurutnya, setiap kabupaten memiliki perwakilan Kadin yang dapat diundang untuk diskusi mengenai potensi wilayah.
Potensi Ekonomi Daerah yang Masih Terbuka
Menurut Tito, banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam (SDA). Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dikelola secara tepat.
“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya]. Belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia (SDM) nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” ujarnya.
Tito menilai bahwa kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan untuk menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Jika kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.
“Kumpulkan Kadin-nya, ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambah Tito.
DIY sebagai Contoh Pertumbuhan Ekonomi Positif
Tito juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kuat, disertai dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Tito menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh. “Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid-19. Data ini penting sekali,” terangnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas. Oleh karena itu, pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien, salah satunya melalui kehadiran mal pelayanan publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” pungkas Tito.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar