Mendagri Dorong Percepatan Belanja APBD Jelang Akhir 2025

Menteri Dalam Negeri Ajak Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD

Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk segera membenahi pengelolaan keuangan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak tertahan di akhir tahun.

Dorongan ini muncul setelah Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja berada di angka Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar tidak tertinggal dari capaian tahun sebelumnya, yang mencatat realisasi pendapatan 97,29 persen dan belanja 91,72 persen per 31 Desember 2024.

Belanja Daerah Jadi Mesin Penggerak Ekonomi

Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah bukan sekadar urusan administratif, tetapi berperan langsung dalam menjaga denyut ekonomi di daerah. Ia berharap di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi dan lebih tinggi.

“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi dan lebih tinggi,” kata Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Jakarta.

Menurutnya, belanja daerah yang tersalurkan tepat waktu akan mempercepat perputaran uang di masyarakat. Dampaknya terasa langsung pada daya beli, konsumsi rumah tangga, hingga keberlangsungan sektor usaha. Konsumsi rumah tangga sendiri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, keterlambatan belanja daerah berpotensi menahan laju ekonomi di tingkat lokal.

Daerah dengan Kinerja APBD Tertinggi dan Terendah

Dalam evaluasi tersebut, Mendagri juga memaparkan kinerja fiskal daerah berdasarkan realisasi pendapatan hingga akhir November 2025. Untuk tingkat provinsi, Bali mencatat realisasi pendapatan tertinggi, disusul Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sementara itu, Riau dan Papua Pegunungan masuk dalam daftar provinsi dengan realisasi terendah.

Di level kabupaten, Sumbawa Barat dan Tanah Laut memimpin daftar realisasi tertinggi. Sebaliknya, Halmahera Barat dan Aceh Tenggara menjadi daerah dengan capaian paling rendah. Sementara di tingkat kota, Banjarbaru dan Banjarmasin berada di papan atas, sedangkan Dumai dan Lubuklinggau tercatat di posisi terbawah.

Tito mengapresiasi daerah yang mampu menjaga ritme belanja sepanjang tahun. Namun, ia juga mengingatkan daerah dengan capaian rendah agar segera melakukan perbaikan sebelum tutup buku anggaran.

Pengawasan Bulanan Dinilai Efektif, Tapi Perlu Penyempurnaan

Peneliti Senior Citra Institute, Agisthia Lestari, menilai langkah Mendagri mendorong evaluasi rutin sebagai sinyal penguatan akuntabilitas fiskal daerah. Namun tantangannya, rilis data bulanan berpotensi terjebak pada competitive governance dan bias struktural karena pengukuran kinerja dilakukan terlalu dini dan cenderung administratif, bukan pada kualitas penyerapan anggaran.

Ia menyarankan agar publikasi kinerja fiskal dilakukan per triwulan agar lebih mencerminkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai pemantauan rutin tetap penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan belanja benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Pemantauan bulanan memudahkan evaluasi dan memastikan belanja daerah benar-benar mendorong daya beli masyarakat,” kata Iwan.

Kecepatan Belanja Menentukan Kualitas Pembangunan

Menjelang akhir 2025, kecepatan dan ketepatan belanja APBD menjadi kunci. Bukan hanya untuk mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan anggaran benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Jika tata kelola berjalan disiplin dan belanja tidak menumpuk di akhir tahun, dampaknya tidak hanya terlihat di laporan keuangan, tetapi juga pada kualitas pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.