Tantangan Pemulihan Listrik di Aceh Pasca Bencana
Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pemulihan jaringan listrik di Provinsi Aceh setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa diperlukan waktu sekitar tujuh hari untuk menormalisasi penerangan di wilayah tersebut.
Menurut Tito, kerusakan pada jaringan listrik terjadi karena banjir yang melanda berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Banjir ini menyebabkan putusnya jalur distribusi dari pembangkit arus ke Banda Aceh. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, diperlukan peralatan khusus yang harus dibawa dari Jakarta.
“Perbaikan jalur distribusi listrik di Aceh membutuhkan alat-alat berat seberat sekitar 30 ton,” ujar Tito. Alat-alat tersebut sudah diberangkatkan dari Jakarta ke Aceh. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana cara membawa alat-alat tersebut ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana.
Banyak wilayah di Aceh terputus akses daratnya akibat jembatan-jembatan yang rusak dan jalan yang tertutup lumpur. Hal ini membuat transportasi melalui jalur darat menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, pemerintah sedang mencari solusi alternatif, seperti penggunaan jalur udara.
“Satu-satunya akses yang tersisa adalah melalui udara dengan helikopter,” kata Tito. Namun, daya angkut helikopter hanya sekitar 6 ton. Dengan total alat yang harus dikirim seberat 30 ton, maka diperlukan beberapa kali penerbangan untuk mengangkut seluruh peralatan.
“Dibutuhkan minimal lima hari untuk mengangkut semua peralatan,” tambah Tito. Setelah alat tiba di lokasi, proses pemasangan dan perbaikan teknis diperkirakan memakan waktu lebih dari dua hari. Estimasi pemulihan jaringan listrik sekitar tujuh hari sejak proses dimulai. Dengan demikian, diperkirakan listrik akan kembali normal di Aceh pada Sabtu depan.
Korban Jiwa Terus Bertambah
Penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus dilakukan. Hingga Selasa (2/12/2025), jumlah korban jiwa meninggal dunia mencapai 604 orang.
Di Aceh, jumlah warga yang meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor bertambah menjadi 156 orang. Sementara itu, 181 warga masih dinyatakan hilang. Korban jiwa dan hilang tersebar di 11 kabupaten dan kota, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.
Jumlah pengungsi di Aceh juga meningkat, mencapai hampir setengah juta jiwa atau sekitar 479.300 orang. Pengungsian terdistribusi di berbagai kabupaten dan kota, dengan konsentrasi terbanyak di Kabupaten Aceh Utara sekitar 107.305 jiwa.
Sementara itu, akses jalan utama di Aceh masih terganggu. Hampir seluruh jalan nasional yang menjadi akses darat utama di perbatasan Sumut-Aceh Tamiang, Gayo Lues-Aceh Tamiang, Bireuen-Takengon, serta Bener Meriah-Bireuen terputus total. Jalur Banda Aceh-Lhokseumawe juga masih terputus, meskipun ada jalur alternatif melalui Jembatan Gantung Awe Geutah dengan akses yang sangat terbatas.
Di Sumut, jumlah korban jiwa meninggal dunia terus bertambah. Hingga hari ini, BNPB melaporkan 283 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia ditemukan di Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Kota Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
Di Sumbar, jumlah korban jiwa meninggal dunia mencapai 165 orang. Sekitar 114 warga masih dinyatakan hilang. Korban jiwa dan hilang tercatat di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
Total pengungsi di Sumbar mencapai 18.624 KK atau 122.683 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar