Mendagri Periksa Isu Bendera Putih di Aceh


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan terkait viralnya pengibaran bendera putih oleh warga Aceh sebagai bentuk penyerahan diri menghadapi banjir dan longsor. Ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ya,” ujar Tito setelah memberikan arahan kepada kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Tito juga tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai surat pemerintah Aceh yang meminta bantuan dari lembaga PBB seperti United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nations Children Funds (Unicef).

Pengibaran bendera putih oleh masyarakat Aceh terjadi sekitar tiga minggu pasca-bencana yang melanda wilayah Sumatera. Bendera tersebut dipasang di sepanjang jalan lintas Sumatera, khususnya di kayu yang ditancapkan di jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa.

Bagi masyarakat Aceh, bendera putih menjadi simbol bahwa mereka telah menyerah dalam menghadapi penanganan bencana. Muhammad Alkaf, warga asal Kota Langsa, menjelaskan bahwa bendera putih bukan hanya sekadar tanda menyerah, tetapi juga representasi rasa marah, frustasi, harapan, dan tuntutan agar mereka diperhatikan sebagai warga negara.

Alkaf sendiri adalah korban banjir, namun ia menyadari banyak warga lain yang terdampak lebih parah. Menurutnya, pemasangan bendera putih dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Aceh. Mereka ingin menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan bantuan.

Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang membantu penanganan bencana di Aceh, juga menganggap bendera putih sebagai tanda ketidakmampuan masyarakat menghadapi bencana. Menurut dia, masyarakat di daerah terdampak seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara sangat kewalahan.

“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami benar-benar merasakan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan keluar dari kondisi sulit bencana ini,” kata Nauval saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Ia mengakui bahwa bantuan logistik seperti air bersih mulai tersalurkan. Namun, distribusi tidak merata, terutama di daerah seperti Aceh Tamiang.

Pengibaran bendera putih tercatat dalam foto yang diambil oleh fotografer Tempo, Ilham Balindra, pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam keterangan foto, bendera putih itu dipasang pada malam Rabu, Desember 2025. Bendera putih dianggap sebagai simbol ketidakmampuan masyarakat mengatasi dampak bencana.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai pengibaran bendera putih mencerminkan penderitaan mendalam yang dialami warga Aceh setelah banjir dan tanah longsor. Legislator PKS dari Aceh meyakini konstituennya sudah kewalahan menghadapi lambannya penanganan pemerintah.

“Masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Menurutnya, hingga kini masyarakat masih berjuang membersihkan rumah dan lingkungan permukiman dengan alat seadanya. Akibatnya, pembersihan lumpur dan material sisa banjir berlangsung lambat. Di tengah situasi ini, warga berharap pemerintah pusat segera menurunkan bantuan secara masif.

“Masyarakat sudah sangat menderita karena rumah dan kawasan permukiman mereka belum menunjukkan tanda-tanda ada pembersihan dan pemulihan,” ujar Nasir.

Nasir menilai pengibaran bendera putih sebagai pesan kuat yang mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Dengan penetapan tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.

Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo Subianto menyebut beberapa kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali.

"Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

Dian Rahmah Fika dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan ini.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan