Mengapa Banjir Sumatera Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Penetapan Bencana Nasional di Sumatera: Fakta dan Pertimbangan

Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera sejak tanggal 26 November 2025 telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban tewas di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) meningkat menjadi 964 orang pada Selasa (9/12/2025). Sementara itu, terdapat 264 jiwa yang hilang dan jutaan masyarakat terpaksa mengungsi akibat bencana ini.

Tuntutan masyarakat serta netizen di berbagai platform media sosial semakin memperkuat tekanan agar pemerintah segera menetapkan bencana banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Alasan utamanya adalah agar dana darurat negara yang bersumber dari APBN dapat segera dikucurkan untuk pemulihan infrastruktur fisik maupun sosial yang rusak akibat bencana. Namun, apakah status bencana nasional bisa ditetapkan dengan mudah? Mengapa pemerintah belum juga mengumumkan status tersebut meskipun bencana ini telah menelan hampir 1000 jiwa, ratusan orang hilang, dan jutaan warga mengungsi?

Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional

Berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (BNPB, 2016), beberapa pertimbangan penting harus dipenuhi sebelum status bencana nasional ditetapkan. Berikut kriteria utama:

• Jumlah Korban: Jumlah korban jiwa dan luka-luka menjadi indikator utama dalam menilai tingkat keparahan bencana.
• Kerusakan yang Ditimbulkan: Kerusakan infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum juga menjadi pertimbangan penting.
• Cakupan Wilayah Terdampak: Bencana yang menjangkau wilayah yang luas akan lebih mungkin ditetapkan sebagai bencana nasional.
• Dampak Sosial-Ekonomi: Dampak terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat juga menjadi faktor penentu.
• Kemampuan Daerah dalam Penanganan Bencana: Pemerintah daerah dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam menangani bencana, dan jika tidak mampu, maka status bencana nasional dapat ditetapkan.

Regulasi Hukum yang Mengatur

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penetapan status bencana nasional hanya dapat dilakukan oleh Presiden RI. Status ini ditetapkan jika pemerintah daerah tidak mampu menangani bencana dengan sumber daya sendiri. Pasal 7 dan Pasal 8 menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, dengan BNPB sebagai koordinator nasional.

Dalam kasus bencana banjir Sumatera, pemerintah daerah dan jajarannya dianggap masih mampu mengomandoi penanganan dampak bencana meski korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan terbilang besar dan masif.

Banjir Sumatera: Bukan Sekadar Bencana

Gelombang banjir yang melanda Sumatera di akhir November 2025 lalu seolah menjadi tsunami kedua yang tak pernah disangka akan begitu tiba-tiba menghancurkan pulau di ujung barat Indonesia. Hampir 1000 jiwa tewas, ratusan orang hilang, dan jutaan manusia mengungsi mencari perlindungan. Meski penanganan secara massive baik penggalangan dana maupun bantuan pada korban terus mengalir dari seluruh negeri, penetapan status bencana nasional masih belum terwujud.

Bencana ini kembali menjadi pengingat bahwa setegak dan setangguh apapun infrastruktur yang dibangun manusia akan tetap rapuh dan luluh lantak di hadapan gemuruh alam yang telah rusak oleh tangan-tangan manusia. Tragedi ini tidak hanya sekedar catatan korban atau perdebatan status hukum, namun juga panggilan kebersamaan dan ujian solidaritas bangsa.