Mengapa Gencatan Senjata Gaza Belum Dilanjutkan?

Perkembangan Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas

Israel dan Hamas tampaknya hampir memasuki fase kedua dari rencana gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat untuk wilayah Gaza. Namun, pergeseran ini terhambat oleh beberapa isu penting seperti demiliterisasi, mandat pasukan stabilisasi internasional, serta kendali militer Israel di dalam wilayah tersebut.

Transisi ke fase dua bergantung pada pengembalian jenazah Ran Gvili oleh Hamas, yaitu tawanan Israel terakhir yang tewas dalam serangan pada 7 Oktober 2023. Kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain melakukan penundaan. Israel mengklaim bahwa Hamas sedang mengulur-ulur waktu, sementara Hamas menyatakan bahwa beberapa jenazah sulit diambil dari puing-puing yang ditinggalkan oleh pasukan Israel selama dua tahun.

Penyelesaian pertukaran ini, termasuk pengembalian 15 jenazah Palestina oleh Israel, akan secara resmi menandai berakhirnya fase pertama dari rencana gencatan senjata 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel dan Hamas diperkirakan akan segera memasuki fase berikutnya, kemungkinan pada akhir bulan ini, setelah ia bertemu dengan Trump untuk membahas implementasi rencana tersebut.

Fase Kedua: Fokus pada Demiliterisasi

Fase kedua dari gencatan senjata difokuskan pada pelucutan senjata Hamas dan “demiliterisasi Gaza.” Netanyahu menekankan bahwa mengakhiri pemerintahan Hamas merupakan inti dari transisi tersebut. Seorang pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut siap membahas “pembekuan atau penyimpanan” senjata selama gencatan senjata. Namun, Naim menolak adanya pasukan internasional yang mengambil alih proses pelucutan senjata, dengan alasan bahwa Hamas mempertahankan “hak untuk melawan.”

Ia menambahkan bahwa kelompok tersebut akan menerima pasukan PBB di dekat perbatasan Gaza untuk mengawasi gencatan senjata, namun tidak dengan “segala bentuk mandat” di wilayah Palestina.

Tantangan dalam Rencana Gencatan Senjata

Rencana yang disusun oleh AS mengusulkan penempatan pasukan stabilisasi internasional (pasukan perdamaian) dan pembentukan pemerintah Palestina sementara yang bersifat teknokratis di bawah naungan dewan perdamaian internasional yang dipimpin oleh Trump. Namun, rancangan tersebut masih kabur. Rincian mengenai komposisi pasukan, struktur komando, dan tanggung jawabnya belum ditentukan. Negara-negara seperti Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk mengirim pasukan, namun belum ada peta jalan untuk membentuk misi tersebut.

Netanyahu mengakui ketidakjelasan tersebut. Ia bertanya, “Bagaimana jadwalnya? Pasukan apa yang akan datang? Apakah kita akan memiliki pasukan internasional? Jika tidak, apa alternatifnya?”

Di lapangan, militer Israel menyatakan tetap mengendalikan 53 persen wilayah Gaza meskipun telah mundur ke belakang garis kuning yang disebut-sebut sebagai “garis perbatasan baru” dan garis pertahanan depan untuk komunitas Israel, seperti yang diumumkan oleh Kepala Staf Militer Letjen Eyal Zamir. Israel menyatakan akan mempertahankan posisinya di sana selama fase kedua.

Masih Ada Kekerasan di Gaza

Gencatan senjata belum menghentikan kekerasan di Gaza hingga saat ini. Lebih dari 370 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Pasukan Israel juga melaporkan menewaskan seorang militan yang mendekati pasukan di seberang garis kuning.

Fase pertama sendiri dipenuhi ketegangan, dengan Israel menuduh Hamas menunda pengembalian sandera, sementara Qatar memperingatkan gencatan senjata berada pada “titik kritis” yang dapat runtuh tanpa penarikan pasukan Israel dan peningkatan mobilitas Palestina.

Jerman, sekutu dekat Israel, telah mengirim perwira dan diplomat untuk membantu di pusat koordinasi sipil-militer yang dipimpin AS dan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kanselir Friedrich Merz menegaskan kembali komitmen Berlin terhadap solusi dua negara, tetapi menyatakan pengakuan negara Palestina harus dilakukan hanya di akhir proses politik.

Naim mencatat bahwa pembongkaran senjata secara total hanya dapat dibahas sebagai bagian dari proses politik menuju kemerdekaan Palestina yang mungkin melibatkan gencatan senjata jangka panjang selama lima hingga sepuluh tahun. Rencana AS memberikan ruang bagi kemerdekaan Palestina di masa depan, meskipun Netanyahu menolaknya, dengan alasan hal itu akan “mendorong Hamas.”

Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah menghindari perjalanan ke luar negeri karena adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang diterbitkan tahun lalu.