Mengapa Keluarga Jokowi Belum Diperiksa KPK Terkait Korupsi Jalan?

KPK Merespons Sorotan Publik Mengenai Pemanggilan Gubernur Sumut

KPK merespons berbagai sorotan publik terkait belum adanya pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Isu ini muncul setelah Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan terhadap jajaran internal penegak hukum KPK.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan penjelasan singkat mengenai kemungkinan pemanggilan Bobby Nasution dalam persidangan. Ia menyebutkan bahwa penjelasan akan terlihat dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

"Ya, nanti penjelasannya dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dewas. Semuanya kan bisa kelihatan," ujar Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 8 Desember 2025.

Setyo juga menegaskan bahwa KPK tidak mempermasalahkan langkah Dewas KPK yang memeriksa pelaksana tugas deputi, penyidik, hingga jaksa penuntut umum KPK dalam perkara ini.

KPK Tetapkan Lima Tersangka Proyek Jalan

Perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut menyasar proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Dua hari setelahnya, tepatnya 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara yang berbeda. Kelima tersangka tersebut adalah:

• Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting
• Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar
• PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto
• Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang
• Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Klaster kedua terhubung dengan dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Muhammad Akhirun Piliang dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang berperan sebagai pemberi dana suap. Penerima dana di klaster pertama disebutkan Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sementara di klaster kedua adalah Heliyanto.

Aduan Terhadap Penyidik KPK

Pada 17 November 2025, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia mengadukan penyidik sekaligus Kepala Satuan Tugas KPK Rossa Purbo Bekti. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution.

Sehari setelahnya, Dewas KPK menyatakan akan berdiskusi dalam waktu maksimal 15 hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dewas kemudian memeriksa pelaksana tugas deputi pada 2 Desember 2025, jaksa penuntut umum KPK pada 3 Desember 2025, serta sejumlah penyidik pada 4 Desember 2025.

Hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut masih dinantikan publik, terutama terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Bobby Nasution.

Posisi Bobby Nasution dan Keluarga Jokowi

Bobby Nasution memiliki nama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui pernikahannya dengan Kahiyang Ayu.

Karier politik Bobby dimulai ketika terpilih sebagai Wali Kota Medan pada 2020. Dalam perjalanannya, Bobby sempat diusung oleh PDIP sebelum akhirnya keluar dari partai tersebut pada 2023. Bobby kemudian bergabung dengan Partai Gerindra setelah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Pada 2025, Bobby dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan Bobby dengan Joko Widodo kerap menjadi sorotan publik dalam setiap dinamika politik dan hukum yang melibatkan dirinya.

Sampai saat ini, KPK belum menyampaikan secara resmi rencana pemanggilan Bobby Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Publik masih menunggu hasil klarifikasi Dewan Pengawas KPK terkait aduan yang telah masuk.