Mengapa Masyarakat Membandingkan Banjir Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004? Ini Penjelasan Ahli Psiko

Kebencanaan di Sumatera: Perbandingan dengan Tsunami 2004

Gelombang banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memicu diskusi publik. Di berbagai platform media sosial, warganet membandingkan skala kehancuran banjir Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan tragedi tsunami Aceh 2004 silam.

Seorang pengguna X, @rochmy**, menilai cakupan bencana kali ini sangat masif. Ia menyampaikan bahwa skala ruang dan kehancurannya hampir sama dengan Indian Ocean Tsunami 2004. Namun, ia menyoroti bahwa belum ada darurat nasional dari pemerintah.

Sementara itu, akun @Se**** mengomentari pentingnya laporan BNPB yang menyebut mereka mulai terdesak. Ia menjelaskan bahwa status bencana nasional bukan sekadar administratif, tetapi memiliki konsekuensi mobilisasi total seluruh kekuatan negara. Jika sampai Presiden mengeluarkan status “Bencana Nasional”, maka seluruh elemen yang ada, mulai dari Tentara, Polisi, hingga elemen cadangan, akan difokuskan untuk menangani bencana tersebut.

Tanggapan lain datang dari pengguna @pisto** yang mengaku warga Aceh. Ia menilai kondisi di wilayahnya sudah sangat parah dan layak mendapatkan respons lebih cepat. Ia menyertakan unggahan tentang penguatan militer di Aceh oleh Presiden Prabowo, yang meresmikan satu Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan di Aceh Tengah dan lima Batalyon Teritorial Pembangunan di daerah lainnya.

Dampak Banjir Sumatera Dinilai Lebih Parah dari Tsunami Aceh 2004

Aktivis pendidikan dan transportasi dari perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menilai kerusakan akibat banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar jauh lebih luas dibanding tsunami Aceh tahun 2004 silam. Pendapat tersebut didasarkan pada dampak serius yang telah ditimbulkan, hampir seluruh kabupaten/kota terdampak dan infrastruktur vital ikut lumpuh.

Akses darat terputus, jembatan roboh, distribusi barang terganggu, sistem komunikasi dan jaringan sempat putus, hingga harga kebutuhan pokok melonjak. Sektor pendidikan, listrik, dan internet juga ikut kolaps, dengan beberapa sekolah rusak dan jaringan komunikasi terhenti.

Melihat skala kerusakan lintas sektor ini, Darmaningtyas mengusulkan pembentukan badan khusus seperti BRR Aceh–Nias untuk mempercepat pemulihan Sumatra, menyatukan pendanaan lintas kementerian, dan memungkinkan pengalihan prioritas pembangunan nasional.

Mengapa Publik Mengaitkan Banjir dengan Tsunami Aceh 2004?

Psikolog kebencanaan sekaligus tim Disaster Network, Dr. Listyo Yuwanto, M.Psi., menjelaskan bahwa reaksi publik yang kerap menghubungkan banjir besar di Sumatera dengan tsunami 2004 bukanlah hal mengejutkan. Menurutnya, pengalaman traumatis kolektif masih tertanam kuat di benak masyarakat.

Tsunami 2004 meninggalkan jejak trauma yang sangat dalam. Begitu melihat air menghancurkan permukiman, memori kolektif itu langsung aktif. Pemberitaan media juga berperan. Foto-foto desa terendam, warga terjebak, hingga korban meninggal menciptakan kemiripan visual yang membuat publik cepat menarik paralel dengan bencana besar masa lalu.

Ada kemiripan secara emosional dan visual banyak air, rumah hanyut, orang mengungsi—sehingga asosiasi dengan tsunami muncul otomatis. Selain itu, ketidakpastian pada awal kejadian kerap membuat orang menafsirkan situasi dengan pengalaman paling ekstrem yang pernah mereka alami.

Penyebab Banjir Bukan Tsunami, Tapi Hidrometeorologi

Listyo menekankan bahwa meski respons emosional publik bisa dimengerti, banjir dan longsor saat ini tidak berkaitan dengan mekanisme tsunami. Penyebabnya murni hidrometeorologi: curah hujan ekstrem, siklon tropis, kondisi geomorfologi, dan kerusakan lingkungan. Bukan gempa, bukan gelombang tsunami.

Ia menunjukkan bahwa bencana serupa pernah terjadi di Wonogiri ketika curah hujan tinggi akibat Siklon Cempaka menyebabkan longsor besar, dan warga bahkan sempat menyebutnya “tsunami”.

Perdebatan Status Bencana Nasional

Perihal desakan agar banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional, Listyo menilai isu ini sangat kompleks dan menjadi kewenangan Presiden. Dampaknya memang sangat besar ratusan korban jiwa, wilayah terdampak luas di banyak kabupaten/kota, serta kerusakan infrastruktur yang membuat akses darat terputus.

Meski demikian, hingga kini penanganan masih berstatus Tanggap Darurat Provinsi, didukung penuh oleh BNPB, TNI–Polri, serta kunjungan Presiden. Dalam kajian Disaster Scaling, eskalasi ke level nasional lazim dilakukan bila bencana memengaruhi banyak provinsi dan infrastruktur strategis.

Menurut Listyo, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), tetap harus dijalankan. Meski belum berstatus nasional, pemerintah pusat sudah wajib mengerahkan sumber daya maksimal. Jangan menunggu situasi memburuk.

Dukungan nasional sangat penting untuk pekerjaan besar setelah masa darurat. Mulai dari rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), mitigasi lintas kabupaten, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga perbaikan tata kelola lingkungan.

Status bencana nasional dapat diusulkan bila pemerintah daerah benar-benar kewalahan. Jika gubernur Aceh dan Sumut menyatakan tak mampu lagi menangani bencana dengan sumber daya daerah, maka peningkatan status menjadi Bencana Nasional memang diperlukan.