Persiapan Bantuan Jaminan Hidup untuk Korban Bencana
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan bantuan jaminan hidup (jadup) yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini berupa uang tunai per individu sebesar Rp15 ribu per hari selama tiga bulan. Hal ini dijelaskan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana yang digelar di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
"Per harinya Rp15 ribu. Per bulannya Rp450 ribu per orang, kali tiga bulan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat membeli lauk-pauk dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun dalam situasi sulit akibat bencana.
Santunan untuk Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat
Selain persiapan bantuan jaminan hidup, Menteri Sosial juga menyampaikan bahwa Kemensos bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah sedang menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka berat.
"Datanya kami terima dari Bupati/Wali Kota, setelah diverifikasi BNPB, setelah ditemukan ahli warisnya, maka kita salurkan, bagi yang meninggal diterima ahli waris sebesar Rp15 juta per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah Rp5 juta," kata Gus Ipul.
Santunan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga korban bencana, sehingga dapat membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi pasca bencana.
Penyaluran Santunan di Pidie
Menurut informasi yang diberikan oleh Menteri Sosial, per Selasa, 30 Desember 2025, santunan telah disalurkan kepada 86 ahli waris di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Sibolga.
"Dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani bupati/walikota," ucapnya.
Proses penyaluran ini dilakukan setelah melalui verifikasi dan pengesahan oleh pihak berwenang, agar dana yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Fokus pada Pemulihan Bencana
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menciptakan sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam pemulihan pasca bencana.
"Sehingga efisien, dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih," kata Sufmi.
Pemulihan pasca bencana membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pihak agar proses pemulihan dapat berjalan lancar dan efektif.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar