Menteri Airlangga Kirim Tim ke Washington, Pastikan Perjanjian Dagang RI-AS Berjalan Lancar

Pembahasan Kesepakatan Dagang Indonesia dan AS Terus Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil pembicaraan dengan perwakilan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer terkait kesepakatan dagang antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa perjanjian tarif resiprokal antara AS dan Indonesia akan terus dilanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengirimkan tim ke Washington pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan. "Harapannya sampai akhir tahun ini, apa yang sudah diperjanjikan dari kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump bisa dituangkan dalam draft agreement," ujar Airlangga saat diwawancarai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pagi ini, Airlangga juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pembahasan perjanjian dagang antara AS dan Indonesia segera selesai pada tahun 2025.

Airlangga menilai hasil diskusi antara Indonesia dan AS sangat positif, mengingat Indonesia adalah negara ketiga yang telah sepakat dengan kebijakan tarif AS. Namun, ia membantah adanya ancaman kegagalan kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS karena pemerintah dinilai mengingkari komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

"Perjanjian itu bukan dengan Indonesia, jadi berbeda. Itu akan kita finalkan minggu depan," jelasnya tanpa merinci lebih lanjut.

Menurut Airlangga, dinamika dalam pembahasan perjanjian dagang seperti ini adalah hal yang lumrah. Ia mencontohkan perjanjian dagang Indonesia dengan Eropa yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun. "Dengan AS belum setahun," katanya sambil bercanda.

Tantangan dalam Kesepakatan Tarif

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan AS terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

"Para pejabat AS mengatakan mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada Juli," kata seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Ia tidak memberikan detail spesifik mengenai komitmen mana yang kini dipersoalkan oleh Indonesia.

Pejabat tersebut menyebut bahwa pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan awal dari Financial Times (FT).

Pemerintah Indonesia dinilai berupaya menafsirkan ulang sejumlah ketentuan dengan cara yang, menurut pemerintahan Presiden Donald Trump, menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan AS dibandingkan perjanjian yang baru-baru ini disepakati Washington dengan Malaysia dan Kamboja.

Salah satu sumber FT menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memperlambat implementasi kesepakatan, seperti yang sering terjadi dalam perundingan dagang dengan mitra lain. Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak bisa menjalankan apa yang telah disepakati dan ingin menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak bersifat mengikat.

Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut, ujarnya.

Langkah Selanjutnya

Meski ada tantangan, Airlangga tetap optimistis bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS akan segera terealisasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan pihak AS untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, Airlangga juga menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Ia menilai bahwa kesepakatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi bisnis, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, diharapkan kesepakatan dagang antara AS dan Indonesia dapat segera terealisasi dan menjadi contoh kerja sama yang baik antara negara-negara besar di dunia.