nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban koperasi sekaligus memastikan kelangsungan usaha mereka dalam masa pemulihan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan grace period dan memperpanjang tenor hingga 60 bulan. Di masa mendatang, akan dilakukan pemantauan berkala guna menjaga keberlanjutan kegiatan usaha koperasi,” ujar Ferry dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Ferry menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerugian besar bagi koperasi-koperasi di daerah tersebut. Di Sumatera Utara, kerugian mencapai angka Rp 37,72 miliar. Selain itu, sembilan koperasi mitra LPDB di Aceh dan Sumatera Utara mengalami kerugian sebesar Rp 20,66 miliar.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan LPDB terus melakukan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan. Selain itu, Ferry juga menyebut bahwa Kemenkop bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 1,86 miliar untuk kebutuhan dasar para korban, seperti hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, hingga paket makanan bayi.
Selain kebijakan restrukturisasi pembiayaan, Menkop menyampaikan rencana untuk mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali usaha koperasi yang terdampak serta mendukung kebutuhan hunian sementara.
Ferry menekankan pentingnya pendataan presisi pasca-bencana agar dukungan pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menyebut bahwa Kemenkop memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung bagi koperasi desa dan kelompok usaha terdampak, disertai pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan.
“Kami bersama kementerian lain akan mengumpulkan koperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk memulai kembali kegiatan usaha, termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Ferry.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar