Menteri Luar Negeri RI dan 7 Negara Desak Israel Buka Akses PBB ke Gaza

Menteri Luar Negeri dari Berbagai Negara Mengutuk Tindakan Israel

Para menteri luar negeri dari Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut Israel agar memastikan operasionalisasi PBB dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dapat berjalan secara berkelanjutan, terprediksi, dan tanpa batasan di Gaza dan Tepi Barat. Pernyataan ini disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (@Kemlu_RI), Jumat.

Dalam pernyataan tersebut, para menteri menyatakan bahwa segala upaya untuk menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan internasional beroperasi tidak dapat diterima. Mereka memuji komitmen dan usaha tanpa henti dari seluruh organisasi dan badan PBB, terutama Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), serta LSM kemanusian internasional lainnya dalam membantu warga sipil Palestina di tengah situasi yang sangat sulit dan kompleks.

Larangan Operasional oleh Israel

Pernyataan ini muncul setelah Israel mengumumkan pencabutan izin operasional 37 kelompok bantuan internasional yang bekerja di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, mulai 1 Januari 2026. Pendudukan Zionis itu berdalih bahwa organisasi-organisasi tersebut gagal memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan dalam aturan pendaftaran.

Beberapa organisasi seperti Doctors Without Borders (MSF) dan Oxfam akan dilarang bekerja di Gaza karena dianggap tidak memenuhi aturan baru, termasuk dalam hal penyediaan informasi tentang staf, pendanaan, dan operasi mereka. Organisasi besar lain yang terdampak antara lain Norwegian Refugee Council, CARE International, dan Komite Penyelamatan Internasional, serta divisi-divisi dari Oxfam dan Caritas.

Israel menuduh MSF gagal menjelaskan peran beberapa anggota staf, dengan tuduhan bahwa mereka bekerja sama dengan Hamas. Hal ini menjadi alasan utama bagi tindakan pencegahan tersebut.

Situasi Cuaca yang Memperburuk Kemanusiaan di Gaza

Selain menuntut Israel, kedelapan menteri luar negeri juga menyampaikan kekhawatiran mendalam atas kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang semakin memburuk akibat cuaca buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai. Kondisi ini memperparah krisis kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya.

Terbatasnya akses kemanusian, krisis pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa, serta lambannya distribusi material penting untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara telah membuat situasi semakin sulit. Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai.

Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, bangunan yang runtuh, serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi meningkatkan risiko bagi kehidupan warga sipil, termasuk wabah penyakit yang sering menyerang anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kondisi medis rentan.

Dukungan terhadap Resolusi PBB dan Rencana Presiden Trump

Negara-negara tersebut menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump. Mereka menyatakan niat untuk berkontribusi pada keberhasilan implementasi rencana tersebut.

Tujuan dari upaya ini adalah memastikan gencatan senjata yang berkelanjutan, mengakhiri konflik di Gaza, menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina, serta membuka jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Permintaan untuk Pemulihan Awal dan Bantuan Kemanusiaan

Dalam konteks ini, para menteri menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang tahan lama dan layak untuk melindungi warga dari kondisi dingin ekstrem. Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral mereka, serta menekan Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk segera mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi pasokan penting.

Para menteri juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusian segera, komprehensif, dan bebas hambatan ke Jalur Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun, melalui PBB dan badan-badannya. Selain itu, mereka meminta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit serta pembukaan Penyeberangan Rafah di kedua arah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump.