Menteri Luar Negeri Sugiono Dianggap Tidak Aktif Tangani Isu Palestina, Pakar Usulkan Ini

Kinerja Menteri Luar Negeri RI Dinilai Masih Kurang Menonjol

Akademisi dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia (UII) menyoroti kinerja Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono. Menurut penilaian mereka, Sugiono belum menunjukkan peran yang signifikan dalam menghadapi isu-isu regional maupun internasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara.

Farhan Abdul Majiid, dosen UII, menyatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono masih kurang terlihat secara kuat di ruang publik. Ia menilai eksistensi dan peran Menteri Luar Negeri dalam merespons isu-isu penting masih kurang jelas.

Sugiono dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Setelah lebih dari satu tahun dua bulan menjabat, Sugiono mulai mendapat banyak sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.

Salah satu kritik terbuka datang dari mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Ia menyampaikan pandangannya melalui video di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 21 Desember 2025. Dino menekankan pentingnya peran aktif Menteri Luar Negeri dalam memimpin Kementerian Luar Negeri serta menjelaskan arah dan strategi politik luar negeri kepada publik.

Dino juga menilai Sugiono perlu lebih komunikatif, membuka ruang kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta aktif merangkul komunitas dan organisasi yang bergerak di bidang hubungan internasional. Menurut Dino, kritik ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian agar Sugiono dapat sukses dalam memimpin Kementerian Luar Negeri RI.

“Jika semua usulan kami tadi dilakukan agar Menlu lebih banyak waktu memimpin Kemenlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul ormas-ormas hubungan internasional, dan terbuka pada uluran kerja sama dari masyarakat, maka saya yakin Menlu Sugiono akan menjadi Menlu yang cemerlang,” ujar Dino.

Namun, Dino juga mengingatkan adanya konsekuensi jika kritik tersebut tidak diindahkan. “Jika semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot, dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tambahnya.

Sejalan dengan pandangan Dino, Farhan menilai peran Sugiono dalam menyampaikan sikap resmi Indonesia terhadap isu global masih belum terlihat secara jelas. Ia menyoroti minimnya pernyataan publik Menlu RI terkait isu-isu besar yang memiliki keterkaitan erat dengan Indonesia.

Salah satu isu yang disoroti adalah konflik Israel dan Palestina yang hingga kini masih terus berlangsung. Farhan menyatakan bahwa dalam pandangan mereka, perannya justru masih belum terlihat secara jelas, khususnya dengan isu-isu yang sebetulnya dekat dengan kita.

Farhan membandingkan situasi tersebut dengan gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri RI sebelumnya, Retno Lestari Priansari Marsudi. Menurutnya, Retno Marsudi dikenal lebih vokal dalam menyampaikan kecaman terhadap agresi militer Israel.

“Dengan isu besar seperti Israel Palestina, kita jarang mendengarkan pendapat publik dari Menteri Luar Negeri kita,” ujar Farhan. “Cukup berbeda dengan Menteri Luar Negeri sebelumnya, yang ketika ada serangan besar dari Israel biasanya memberikan statement publik untuk mengutuk dan mengecam serangan Israel terhadap Palestina tersebut.”

Sebagai informasi, konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melakukan perlawanan yang dibalas Israel dengan serangan besar-besaran. Hingga akhir 2025, konflik tersebut masih terus berlangsung meski sempat diwarnai beberapa kesepakatan gencatan senjata yang kerap dilanggar.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Selain isu Palestina, Farhan juga menyoroti sikap Menlu RI terhadap konflik bersenjata yang melibatkan Thailand dan Kamboja.

Konflik antara kedua negara tersebut terjadi di wilayah perbatasan dan berakar dari sengketa lama sejak masa kolonial Prancis. Sejak Juli 2025, konflik Thailand dan Kamboja menunjukkan tanda-tanda eskalasi. Farhan menilai meskipun ASEAN menganut prinsip non-intervensi, Indonesia seharusnya tetap menunjukkan sikap diplomatik yang jelas.

“Beberapa waktu terakhir sedang terjadi konflik antara Thailand dengan Kamboja,” jelas Farhan. “Kita belum melihat sebetulnya sikap Indonesia itu seperti apa.” Ia menambahkan, “Memang kita sebagai sesama anggota ASEAN punya prinsip non-intervensi, tetapi kan bukan berarti kita diam saja dengan konflik yang terjadi di kawasan.”

Farhan menekankan bahwa ASEAN dibentuk untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi kawasan Asia Tenggara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menuntut peran aktif dalam mendorong perdamaian.

Menurut Farhan, sikap dan pernyataan Menteri Luar Negeri RI sangat menentukan citra dan posisi Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Ia menilai pernyataan resmi dari seorang Menlu memiliki bobot diplomatik yang lebih kuat dibandingkan pernyataan pejabat lainnya.

“Mengapa statement dari Menteri Luar Negeri itu sebetulnya penting?” ujar Farhan. “Karena, meski ada banyak pejabat dan decision makers yang sudah bersuara terhadap isu-isu tersebut, derajat urgensinya menjadi berbeda ketika dikatakan langsung dari seorang Menteri Luar Negeri.” Ia melanjutkan, “Ketika Menteri Luar Negeri sudah berkata, maka itu menjadi statement resmi dari sebuah negara dalam hubungan diplomatiknya.”

Menurutnya, pernyataan tersebut berdampak langsung terhadap ketegasan sikap dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Farhan menilai peran aktif Menlu RI sangat dibutuhkan agar arah diplomasi Indonesia dapat dipahami dengan jelas oleh publik nasional maupun komunitas internasional.