Menteri Mukhtarudin Tandatangani MoU dengan Tiga Gubernur untuk Wujudkan Program Prioritas Presiden

Pemerintah Kembangkan Program Pelatihan Vokasi untuk Pekerja Migran Berkualitas

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengadakan pertemuan dengan tiga gubernur, yaitu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Pertemuan ini dilakukan di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada Selasa 2 Desember 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KemenP2MI Komjen Pol (Purn) Dwiyono.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyamakan visi dan persepsi serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di luar negeri guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Visi dan Arahan Presiden

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI kini menjadi leading sector penyerapan tenaga kerja ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo. Ada dua arahan utama yang diberikan oleh presiden, yaitu perlindungan menyeluruh mulai sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kedua, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill.

Menurut Menteri Mukhtarudin, Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population. “Saya kira ini peluang emas,” ujarnya. Saat ini saja ada 350 ribu lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tetapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa.

Target Presiden tahun 2026 adalah berhasil menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia berkualitas. “Itu quick win pemerintah,” tegas Mukhtarudin.

Program Pelatihan dan Kelas Migran

Untuk mencapai target tersebut, KemenP2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan “Kelas Migran” yang akan dibuka juga di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dari 500 ribu target penempatan, 300 ribu kuota dialokasikan khusus lulusan SMK dan 200 ribu untuk masyarakat umum.

“Kami sudah MoU dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemerintah daerah khusus di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, nanti kami profiling data calon pekerja migran sehingga urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama,” imbuh Menteri Muktarudin.

Tanggapan dari Gubernur

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut baik program ini sebagai solusi mengatasi pengangguran di daerah. “Kami sangat mengapresiasi Bapak Menteri Mukhtarudin dan Presiden Prabowo. Program ini memberikan jalur resmi, aman, dan terlindungi bagi masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri. Dengan skill yang mumpuni, mereka bisa mengisi kekosongan tenaga kerja berkualitas di negara lain,” ujar Sherly.

Senada, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai program KemenP2MI sangat selaras dengan visi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. “Kami menyambut sukacita kerja sama ini. Beberapa hari lalu kami juga sudah resmikan Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Maluku. Tidak ada cara lain bagi pemerintah daerah dan pusat selain berkolaborasi dan bersinergi,” ungkap Hendrik.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengatakan dengan adanya MoU dengan KemenP2MI tersebut, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran asal Bumi Anoa, agar siap untuk bekerja di luar negeri. “Kami tentu akan siapkan pelatihan untuk menyiapkan keterampilan menguasai bahasa dan kompetensi calon pekerja migran di Sultra untuk siap di tempatkan di luar negeri,” kata Andi.

Komitmen Bersama

Seusai penandatanganan MoU, keempat pimpinan menyatakan komitmen untuk segera merealisasikan program pelatihan vokasi, Kelas Migran, dan penempatan pekerja berkualitas tinggi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat. “Insyaallah dengan kolaborasi yang solid, target 500 ribu pekerja migran berkualitas Presiden Prabowo tahun 2026 dapat tercapai, dan Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara akan menjadi penyumbang signifikan,” ujar Menteri Mukhtarudin.