Menteri Perhubungan fokus tingkatkan bandara, bukan bangun infrastruktur baru 2026

nurulamin.pro,
JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan fokus pada pembangunan infrastruktur baru pada tahun 2026. Sebaliknya, pemerintah akan lebih menitikberatkan pada optimalisasi sejumlah simpul transportasi yang sudah ada.

Dudy menjelaskan bahwa solusi terhadap layanan transportasi yang belum optimal menjadi tantangan besar bagi Kementerian Perhubungan. Misalnya, dalam layanan perhubungan udara atau di bandara, khususnya setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan puluhan bandara sebagai bandara internasional.

“Saat ini kita tidak fokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi memaksimalkan apa yang sudah ada. Contohnya adalah bandara yang belum teroptimalkan, itu harus dicari solusinya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Tidak hanya bandara, Kemenhub juga berfokus pada konektivitas antar daerah, termasuk Jakarta yang sedang mengembangkan sistem kawasan berorientasi transportasi atau transit oriented development (TOD) di berbagai simpul transportasi. Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan kapal dan pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Sebagai regulator, Dudy mendorong pelaku usaha untuk membantu pemerintah dalam memenuhi layanan transportasi umum. Menurut laporan sebelumnya, beberapa bandara membutuhkan optimalisasi karena jumlah penerbangan yang sepi. Contohnya adalah Bandara Dhoho di Kediri dan Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau.

Di sisi lain, jumlah pesawat yang tersedia juga menjadi perhatian. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) melaporkan hingga Desember 2025, jumlah pesawat yang terdaftar mencapai 568 unit. Namun, hanya 368 unit yang dapat digunakan, sedangkan 200 unit lainnya masih dalam perawatan.

Angka tersebut turun menjadi 74% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 500 unit. Sementara itu, jumlah pesawat dalam perawatan meningkat 244% dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebanyak 82 unit.

Keterbatasan pesawat ini berdampak pada penurunan jumlah penerbangan. Hingga akhir tahun, jumlah penerbangan diperkirakan hanya mencapai 440.000 kali, atau 88% dari angka tahun 2019. Sampai September, jumlah penerbangan domestik telah mencapai 359.504 kali, atau 72% dibandingkan tahun 2024.

Selain bandara, Kemenhub juga memiliki mandat dari Presiden Prabowo Subianto terkait proyek strategis nasional (PSN) sektor perhubungan atau transportasi. Salah satu contohnya adalah pembangunan kereta dan perpanjangan jalur kereta di luar Pulau Jawa, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi pelabuhan, Kemenhub telah merencanakan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru pada tahun 2026 dan menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Wanam di Merauke untuk mendukung lumbung pangan.

Fokus pada Optimisasi Infrastruktur

Pendekatan Kemenhub yang lebih fokus pada optimisasi infrastruktur daripada pembangunan baru menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Hal ini penting karena kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang lebih baik semakin meningkat.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kemenhub antara lain:
Memastikan penggunaan maksimal dari infrastruktur yang sudah ada, seperti bandara dan pelabuhan.
Mengoptimalkan konektivitas antar daerah dengan membangun sistem TOD di Jakarta dan daerah lainnya.
Meningkatkan ketersediaan alat transportasi, baik kapal maupun pesawat, untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan layanan transportasi umum.

Tantangan dan Solusi

Meski ada beberapa tantangan, seperti jumlah pesawat yang terbatas dan sepi penerbangan di beberapa bandara, Kemenhub tetap berkomitmen untuk mencari solusi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses perawatan pesawat dan meningkatkan koordinasi dengan pihak swasta.

Selain itu, proyek-proyek besar seperti pembangunan kereta dan pelabuhan baru akan berkontribusi pada peningkatan layanan transportasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat memberikan layanan transportasi yang lebih baik dan lebih efisien bagi masyarakat.