JAKARTA, nurulamin.pro
Polisi menyebut peristiwa dugaan penyerobotan antrean yang dilakukan mobil Lexus berpelat dinas RI 25 di gerbang Tol Cilandak, Jakarta Selatan, bukan merupakan tindak pidana.
Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono menjelaskan, hal tersebut karena pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas maupun indikasi tindak pidana lainnya.
“Saat ini, pelanggaran lalu lintas yang tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan atau ada dugaan tindak pidana tidak diberikan tilang, hanya teguran,” kata Dhanar saat dikonfirmasi, Sabtu (3/1/2026).
Meski demikian, Dhanar menegaskan bahwa tindakan yang terekam dalam video tersebut tetap tidak dibenarkan. Pasalnya, di sekitar gerbang tol terdapat marka jalan tidak terputus yang wajib dipatuhi pengendara.
“Artinya, kendaraan tidak boleh keluar dari batas marka tersebut dan harus mengikuti antrean,” ujarnya.
Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu konfirmasi dari instansi terkait untuk memastikan kepemilikan atau penguasaan mobil Lexus berpelat RI 25 tersebut.
Viral Video Mobil RI 25 Serobot Antrean Pintu Tol
Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan mobil Lexus berpelat dinas RI 25 diduga menyerobot antrean di pintu Tol Cilandak beredar luas di media sosial.
Video tersebut diunggah akun Instagram @62dailydose pada Selasa (30/12/2025).
“Lokasi gerbang Tol Cilandak. Diduga mobil milik Menteri Kebudayaan main potong pemobil lain,” tulis akun tersebut dalam keterangan unggahan.
Dalam video, mobil putih tersebut tampak menyerong ke depan kendaraan perekam yang tengah mengantre di pintu gerbang tol. Suara perekam juga terdengar mempertanyakan pelat kendaraan tersebut.
“Macet pak, RI 25 tuh apa sih?” ucap perekam dalam video.
Dhanar membenarkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan kode registrasi RI digunakan secara khusus oleh pejabat tinggi negara. Namun, ia menegaskan bahwa kepolisian masih menunggu kepastian dari instansi terkait mengenai status kendaraan tersebut.
“TNKB dengan kode registrasi RI digunakan secara khusus untuk Pejabat Tinggi Negara. Kami masih menunggu konfirmasi dari instansi terkait benar tidaknya kendaraan tersebut itu milik atau dikuasai instansi tersebut,” ungkap Dhanar saat dikonfirmasi, Jumat (1/1/2026).
Penjelasan Lebih Lanjut dari Pihak Berwajib
Menurut Dhanar, penggunaan pelat nomor RI hanya diperbolehkan untuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau pejabat tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan kendaraan dinas.
Namun, meskipun memiliki pelat nomor khusus, pengemudi tetap harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Tindakan seperti menyerobot antrean di gerbang tol dapat dianggap sebagai pelanggaran, meskipun tidak selalu dikenai sanksi hukum.
Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghormati aturan lalu lintas. Meskipun tidak semua pelanggaran akan diberi tilang, setiap tindakan yang melanggar prosedur tetap harus dihindari.
Proses Investigasi Masih Berlangsung
Sementara itu, polisi masih menunggu jawaban resmi dari instansi terkait mengenai kepemilikan mobil tersebut. Dengan adanya dugaan bahwa kendaraan tersebut milik pejabat negara, proses investigasi menjadi lebih rumit.
Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah pelat nomor RI bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau hanya khusus untuk kepentingan dinas. Hal ini juga menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat.
Reaksi Masyarakat
Banyak netizen yang merasa tidak nyaman dengan tindakan mobil tersebut. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka tidak ingin melihat pejabat menggunakan hak istimewa di tempat umum.
Namun, sebagian lainnya memahami bahwa pelat nomor RI diberikan untuk keperluan khusus dan bukan berarti memberi keistimewaan sepenuhnya.
Kesimpulan
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas. Meskipun tidak semua pelanggaran diberi sanksi hukum, setiap tindakan yang melanggar aturan tetap harus dihindari.
Selain itu, pentingnya transparansi dari pihak berwenang dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dengan adanya klarifikasi dari instansi terkait, masyarakat akan lebih percaya pada sistem yang berlaku.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar