Mulai 2026, ASN Kudus Wajib Memilah Sampah di Rumah dan Kantor

Kebijakan Pemilahan Sampah untuk ASN di Kabupaten Kudus

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilah sampah, baik di rumah maupun di tempat kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menjelaskan bahwa pemilahan sampah oleh ASN tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga meningkatkan potensi daur ulang serta pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna.

“Selain mengurangi produksi sampah yang dibuang ke TPA, pilah sampah sekaligus untuk meningkatkan potensi daur ulang maupun pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna,” ujar Bellinda dalam pernyataannya.

Dia menambahkan bahwa praktik pemilahan sampah oleh ASN diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk ASN saja, tetapi juga untuk mendorong kesadaran masyarakat secara umum.

“Pak Bupati sudah menyampaikan dalam sambutan agar ASN dan OPD benar-benar menggalakkan pemilahan sampah. Ini bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat secara umum,” jelas Bellinda.

Pemerintah daerah akan menyiapkan mekanisme pelaporan pemilahan sampah oleh ASN. Teknis pelaporannya nanti akan diatur, bisa melalui laporan masing-masing OPD. Yang jelas, ini menjadi kewajiban bersama.

Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta memastikan ASN di lingkungannya menjalankan kewajiban ini. Bellinda menyebut, sanksi bagi yang tidak melaksanakan akan dibahas lebih lanjut, tetapi komitmen untuk memulai dari ASN menjadi langkah awal demi lingkungan yang lebih bersih.

Langkah-Langkah yang Diterapkan

Beberapa langkah yang telah disiapkan oleh Pemkab Kudus antara lain:

• Mekanisme Pelaporan: Pemerintah akan membuat sistem pelaporan pemilahan sampah yang dapat dilakukan melalui laporan masing-masing OPD.
• Kewajiban Bersama: ASN diwajibkan untuk memilah sampah baik di rumah maupun di tempat kerja.
• Sanksi bagi Pelanggar: Meskipun belum sepenuhnya ditentukan, sanksi akan diberlakukan bagi ASN yang tidak menjalankan kewajiban ini.

Selain itu, Pemkab Kudus berencana menerapkan kebijakan ramah lingkungan dalam seluruh kegiatan di kantor pemerintah daerah mulai tahun 2026. Upaya lain yang tengah disiapkan adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derived Fuel/RDF), untuk menanggulangi masalah sampah di wilayahnya.

Langkah ini dilakukan menyusul sanksi administratif yang pernah dijatuhkan terkait pengelolaan TPA di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, yang belum memenuhi standar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah sampah di Kabupaten Kudus.