Keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam Bantuan Rumah bagi Korban Banjir dan Longsor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau dikenal sebagai Ara mengungkapkan bahwa 2.000 rumah bantuan untuk korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah Ara bertemu dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, pada Rabu (10/12/2025).
Ara menyampaikan rasa senangnya terhadap komitmen yang telah diberikan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. "Gotong royong sudah ada komitmen dari (Yayasan) Buddha Tzu Chi 2.000 (rumah) untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera," ujarnya.
Sebelumnya, Ara juga telah menyebutkan bahwa bantuan pembangunan 2.000 rumah tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR) untuk para korban banjir dan longsor di Sumatera. Dalam laman resmi Yayasan Buddha Tzu Chi, terdapat nama-nama tokoh ternama yang masuk dalam kelompok para naga. Dua di antaranya adalah Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan) dan Franky O Widjaja.
Oleh karena itu, Ara meminta agar aturan maupun tata kelola terkait niat baik swasta tersebut dilaksanakan dengan benar. "Nanti, kami minta tata kelolanya, Bapak, supaya niat baik itu juga tata kelolanya benar. Inilah bentuk gotong royong. Jadi, saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di Sumatera," tambah Ara.
Dukungan dari Menteri Hukum
Supratman menuturkan bahwa dirinya mendukung langkah tersebut karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Aspek regulasi yang dibutuhkan oleh Menteri Perumahan (Ara) terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu wajib kami dukung," ujar Supratman.
Anggaran Hunian Tetap Rp 60 Juta
Presiden Prabowo menyetujui anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak maupun hancur akibat longsor dan banjir bandang. Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Presiden menerima laporan tentang pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Terkait anggaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan Rp 60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo. "Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?" tanya Presiden ke Kepala BNPB Suharyanto.
"Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang," jawab Kepala BNPB.
"Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain," kata dia.
"Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya," ujar Presiden memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.
Hunian Sementara dengan Anggaran Rp 30 Juta
Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Rumah yang dibangun memiliki ukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar