Negara Mana yang Maju dalam Hak Asasi Manusia Tahun 2025?

Tahun 2025: Perubahan Positif dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kebebasan dan hak-hak dasar di berbagai belahan dunia. Di tengah arus regresi yang terjadi, muncul beberapa langkah penting yang menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan positif yang terjadi pada tahun ini.

Thailand: Pernikahan bagi Semua

Thailand mencatatkan sejarah dengan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengizinkan pernikahan antara pasangan sesama jenis. Pada Januari 2025, undang-undang baru ini memungkinkan lebih dari 1.800 pernikahan dilakukan hanya dalam satu hari. Menurut data dari Pew Research Center, hampir 40 negara memiliki undang-undang serupa. Selain Thailand, negara-negara seperti Liechtenstein juga mulai memberikan hak yang sama kepada pasangan gay dan lesbian.

Italia: Femisida sebagai Tindak Pidana

Di Italia, femisida—pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada kekerasan berbasis gender—telah dianggap sebagai tindak pidana tersendiri. Sebanyak 106 perempuan dibunuh dalam tahun 2024, sebagian besar oleh orang dekat seperti pasangan atau anggota keluarga. Untuk melindungi perempuan, Italia telah meningkatkan dana untuk tempat penampungan dan layanan perlindungan lainnya. Undang-undang yang disahkan pada 25 November menjadikan femisida sebagai tindak pidana yang bisa dihukum seumur hidup. Kejahatan seperti revenge porn juga diperberat hukumnya.

Kolombia, Bolivia, dan Negara Lain: Larangan Pernikahan Anak

Pernikahan anak masih menjadi ancaman bagi banyak perempuan muda di berbagai negara. Menurut LSM Girls Not Brides, setiap tahun sekitar 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun dipaksa menikah. Kolombia dan Bolivia mengambil langkah penting dengan melarang pernikahan anak secara penuh. Undang-undang ini juga memberi sanksi bagi pelaku, termasuk pejabat catatan sipil dan pasangan dewasa yang terlibat dalam proses tersebut. Negara-negara lain seperti Portugal, Kuwait, dan Grenada juga melakukan reformasi serupa.

Malawi, Vietnam, Jepang: Penghapusan Biaya Sekolah

Biaya sekolah menjadi penghalang utama bagi akses pendidikan yang merata. Di Malawi, pemerintah menghapus biaya sekolah menengah pada awal tahun ajaran baru 2025. Di Vietnam, biaya sekolah di sekolah negeri sepenuhnya dihapus sejak September 2025. Sementara itu, Jepang juga menghapus semua biaya sekolah menengah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pakistan: Komisi Nasional untuk Hak Minoritas

Di Pakistan, komisi independen untuk melindungi hak minoritas akhirnya disahkan pada Desember 2025. Undang-undang ini bertujuan untuk mewakili komunitas nonmuslim dalam proses legislasi dan politik. Meski penunjukan anggota komisi masih dalam proses, harapan besar diarahkan agar komisi ini dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga minoritas. Menteri Kehakiman Azam Nazeer Tarar menyatakan bahwa komisi ini akan melindungi hak warga nonmuslim di Pakistan.