Nilai Kerusakan Bencana Sumbar Rp5 T, Gubernur Minta Dana Efisiensi Dikembalikan

Tantangan Finansial dalam Penanganan Pasca-Bencana Alam di Sumatera Barat

Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar) telah meninggalkan dampak yang sangat besar, baik secara fisik maupun finansial. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa kerusakan akibat bencana telah mencapai angka Rp5 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa angka ini hanya mencakup kerusakan fisik, sementara kerugian total diperkirakan jauh lebih besar lagi.

"Angka ini baru mencakup kerusakan, dan kerugian total diperkirakan jauh lebih banyak lagi," ujarnya saat diwawancarai di Padang, Jumat (12/12/2025). Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) diperkirakan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari nilai kerugian tersebut.

"Biasanya ketika kita mau rehab rekon, kan juga ada banyak hal, ya. Mungkin bisa dua kali sampai tiga kali lipat daripada itu untuk rehab rekon," jelas Gubernur.

Untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan dana tersebut, Pemprov Sumbar telah berupaya keras mencari dukungan dari berbagai pihak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengembalian dana yang sempat dipotong karena kebijakan efisiensi. Sebelumnya, pemotongan dana untuk seluruh Sumatera Barat mencapai Rp2,6 triliun.

"Memang sudah kita surati Kemenkeu, informasinya sudah ada pemibcaraan, tapi bagaimana kongkretnya belum kita dapatkan, kita harapkan ini bisa memenuhi termasuk untuk rehab rekon," ujarnya.

Isu anggaran rehab rekon ini juga akan menjadi salah satu bahasan utama yang akan dilaporkan langsung kepada Presiden RI saat beliau dijadwalkan berkunjung ke Sumbar besok, hari Sabtu (13/12/2025).

Perencanaan Jangka Panjang dan Relokasi Warga

Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa fenomena-fenomena bencana yang terjadi akan menjadi dasar pertimbangan penting untuk perencanaan jangka panjang. Hal ini terutama berkaitan dengan keputusan untuk merelokasi warga masyarakat yang rumahnya hancur dan mengalami rusak berat.

Meskipun kebutuhan anggarannya sangat tinggi, Gubernur menegaskan bahwa dana Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar yang dimiliki daerah jauh dari cukup. Penanganan selama ini sangat terbantu oleh dukungan dari berbagai pihak.

Persiapan untuk Hunian Sementara

Sementara itu, untuk penanganan segera, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan kesiapan untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) di lokasi-lokasi yang sudah direncanakan. Lokasi tersebut antara lain di Padang Pariaman, Agam, dan 50 Kota.

Langkah-Langkah yang Dilakukan

• Pemprov Sumbar telah melakukan upaya intensif untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
• Pengajuan permohonan pengembalian dana yang dipotong karena kebijakan efisiensi sedang dalam proses.
• Isu anggaran rehab rekon akan menjadi fokus utama dalam rapat dengan Presiden RI.
• Fenomena bencana akan menjadi dasar dalam perencanaan jangka panjang, termasuk relokasi warga.
• BNPB siap membangun Huntara di beberapa wilayah yang terdampak bencana.