Opini: Dari Rasa Syukur ke Tanggung Jawab, Melihat Masa Depan NTT

Terang yang Menyala, Tapi Tidak Selalu Menerangi

Di Timur Indonesia, terang selalu datang lebih dulu. Matahari terbit dari ufuk Nusa Tenggara Timur (NTT), menyalakan hari bahkan sebelum pusat republik sempat membuka mata. Setiap akhir tahun, terang itu dirayakan melalui Hari Ulang Tahun NTT, Natal, dan Tahun Baru. Tiga momentum yang sarat makna sejarah, iman, dan harapan.

Namun di balik kemeriahan tersebut, satu kegelisahan patut diajukan dengan jujur dan berani: apakah terang itu sungguh menuntun arah, atau perlahan berubah menjadi hiasan simbolik, indah di pidato, kosong di kebijakan? Perayaan kerap menghadirkan rasa nyaman, sementara kenyamanan sering menjadi musuh refleksi. Kita terlalu cepat merasa selesai hanya karena kalender berganti dan usia daerah bertambah.

Padahal, seperti diingatkan Hannah Arendt (1958), krisis justru lahir ketika manusia berhenti mengajukan pertanyaan yang jujur. Dalam konteks NTT, pertanyaan itu sederhana namun menentukan masa depan: mengapa persoalan paling dasar terus berulang, meski usia daerah bertambah dan anggaran terus mengalir?

Usia Panjang, Masalah yang Tak Kunjung Pergi

Tidak adil jika dikatakan NTT tidak bergerak. Jalan dibangun, konektivitas meningkat, dan geliat ekonomi mulai terasa di sejumlah wilayah. Namun data menolak euforia. BPS NTT (2024) mencatat angka kemiskinan masih bertahan di kisaran 19 persen, hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Prevalensi stunting masih melampaui 35 persen, menandakan bahwa ribuan anak NTT memulai hidup dari titik ketimpangan yang diwariskan secara struktural.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin; ia adalah potret kegagalan pembangunan menyentuh fondasi kehidupan warga. Masalah NTT bukan pada ketiadaan program, melainkan pada ketiadaan perubahan mendasar. Program datang silih berganti, tetapi rumah tangga miskin tetap berputar di lingkaran yang sama. Kita rajin meresmikan, tetapi abai merawat. Sejarah bertambah, tetapi ingatan kebijakan pendek, seolah setiap periode dimulai dari nol, sambil mewariskan masalah lama kepada generasi berikutnya.

Akar Masalah: Proyek, Fragmentasi, dan Politik Lima Tahunan

Akar persoalan NTT terletak pada cara pembangunan dijalankan. Pertama, dominasi logika proyek. Pembangunan direduksi menjadi daftar kegiatan dan output fisik. Ketika proyek selesai, negara pun sering ikut menghilang, meninggalkan persoalan lama dalam kemasan baru. Yang tersisa hanyalah laporan, bukan perubahan hidup.

Kedua, fragmentasi kelembagaan yang kronis. Urusan gizi, air bersih, pendidikan, dan ekonomi rakyat berjalan di jalur masing-masing. Satu keluarga miskin bisa menjadi sasaran banyak program, tetapi tetap miskin karena tidak pernah ditangani sebagai satu kesatuan hidup. Kebijakan kehilangan orkestrasi, sementara kemiskinan justru terorganisasi dengan rapi.

Ketiga, politik lima tahunan yang mengebiri keberanian jangka panjang. Setiap periode kepemimpinan ingin meninggalkan “jejak baru”, meski harus mengorbankan keberlanjutan. Di sinilah Natal sering berhenti sebagai ritual seremonial, bukan etika kebijakan. Padahal, sebagaimana ditegaskan Emmanuel Levinas (1969), tanggung jawab moral dimulai dari keberpihakan pada mereka yang paling rentan, mereka yang paling terdampak oleh setiap keputusan publik.

Dari Natal ke Tanggung Jawab

Tahun Baru tidak membutuhkan janji baru, melainkan keberanian memutus pola lama. Jika Natal sungguh dimaknai sebagai panggilan etis, maka ia harus diterjemahkan menjadi keberpihakan kebijakan yang nyata. Di titik inilah para kepala daerah diuji, bukan sebagai pengelola seremoni, tetapi sebagai penjaga arah sejarah.

• Pertama, integrasikan penanganan kemiskinan dan stunting berbasis keluarga. Satu keluarga rentan harus ditangani melalui satu rencana intervensi terpadu, mencakup gizi, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan penghidupan, yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, bukan dibiarkan terfragmentasi di OPD.
• Kedua, alihkan anggaran dari proyek simbolik ke layanan dasar yang hidup. Perkuat puskesmas, posyandu, sekolah dasar, dan sistem air minum desa. Ukur kinerja OPD dari penurunan nyata kemiskinan dan stunting di desa prioritas, bukan dari serapan anggaran atau banyaknya kegiatan.
• Ketiga, kunci konsistensi lintas periode. Program strategis harus dipagari dengan regulasi daerah dan peta jalan jangka menengah agar tidak mudah dikorbankan oleh ambisi elektoral.
• Keempat, jadikan data desa dan pengalaman warga sebagai pusat kebijakan. Kebijakan yang disusun tanpa mendengar realitas warga hanya akan mengulang kesalahan lama dengan bahasa baru.

Sebagaimana diingatkan Amartya Sen (1999), pembangunan sejati diukur dari kemampuan manusia menjalani hidup yang bermartabat. Natal mengajarkan kasih, HUT NTT mengingatkan sejarah, dan Tahun Baru memberi kesempatan. Syukur hanya bermakna jika berubah menjadi tanggung jawab kebijakan.

Masa depan NTT tidak ditentukan oleh seberapa meriah perayaan akhir tahun, tetapi oleh keberanian para bupati dan wali kota mengubah cara memerintah. Jika tidak, terang dari Timur akan terus menyala, indah dipandang, tetapi gagal menunjukkan jalan.