Opini: Eufemisme, Kekuasaan Kata, dan Eksploitasi di Dunia Akademik

Penjelasan dan Analisis Praktik Eksploitasi dalam Ruang Akademik

Praktik eksploitasi dosen terhadap mahasiswa dalam kegiatan riset dan publikasi ilmiah telah menjadi isu yang sering kali tidak terdengar di permukaan. Berdasarkan berita-berita yang muncul, seperti laporan Kompas TV pada tahun 2023 dan Tempo.co pada tahun 2024, kita dapat melihat bahwa hal ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di satu universitas tertentu, tetapi bisa saja terjadi di berbagai kampus, termasuk di NTT.

Pada dasarnya, praktik eksploitasi ini sering kali disembunyikan dengan menggunakan bahasa yang halus dan tidak kasat mata. Dalam konteks akademik, eufemisme digunakan untuk menggantikan kata-kata yang lebih kasar atau kurang sopan, sehingga membuat tindakan eksploitatif tampak lebih netral dan suportif. Misalnya, istilah seperti “ini untuk proyek akhir mata kuliah” atau “ini untuk nilai mata kuliah” sering digunakan untuk menyamarkan tujuan sebenarnya, yaitu memanfaatkan mahasiswa dalam penelitian atau publikasi dosen.

Penggunaan Bahasa sebagai Alat Kuasa

Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Dosen sering kali menggunakan strategi komunikasi yang terkesan santun, namun dalam konteks hubungan hierarkis, hal ini justru menjadi alat dominasi. Contohnya, kalimat seperti “Kamu bisa menulis artikel ilmiah” atau “Coba kamu submit ke jurnal ini, biar cepat dipublikasikan,” meskipun terdengar seperti permintaan, dalam realitasnya berfungsi sebagai perintah yang harus diikuti oleh mahasiswa.

Selain itu, dosen juga memanfaatkan struktur kalimat pasif seperti “artikel sudah dikirim ke jurnal” atau “artikel sudah dipublikasi,” yang mengaburkan peran mahasiswa sebagai pelaku utama dalam penulisan. Dengan demikian, mahasiswa secara tidak sadar dihilangkan dari narasi kepengarangan, sementara dosen tetap menjadi pemeran utama.

Tindakan Eksploitatif yang Tersembunyi

Tidak hanya dalam bentuk penulisan karya ilmiah, praktik eksploitasi juga terjadi dalam bentuk biaya publikasi. Mahasiswa seringkali diwajibkan membayar biaya publikasi, baik untuk jurnal open access maupun pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Hal ini mencerminkan pembalikan peran (role inversion), di mana mahasiswa dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas publikasi dan biaya, padahal sebenarnya mereka hanyalah pelaku bawahannya.

Mahasiswa cenderung diam karena takut akan konsekuensi seperti tidak lulus mata kuliah atau tidak mendapatkan layanan administratif. Dengan demikian, praktik eksploitasi ini kemudian diterima sebagai “kebenaran bersama,” seperti anggapan bahwa “dosen sudah berjasa dalam kuliah, jadi wajar kalau mahasiswa melakukan publikasi.”

Solusi dan Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi pada kebijakan institusional dan kesadaran berpikir kritis. Di tingkat perguruan tinggi, perlu dibuat regulasi eksplisit tentang hak dan kontribusi mahasiswa dalam publikasi karya ilmiah. Regulasi ini harus mencakup kejelasan pembagian kerja, pencantuman nama dalam publikasi, serta tanggung jawab finansial.

Di sisi lain, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap instruksi dosen. Mereka harus mampu menalar apakah instruksi tersebut wajar atau bersifat eksploitatif. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medan ideologis tempat relasi sosial dinegosiasikan dan dipertahankan.

Kesimpulan

Eksploitasi dalam dunia akademik tidak selalu hadir dalam bentuk kasar. Ia bisa hadir dalam bentuk tutur yang halus, ajakan yang tampak bersahabat, motivasi (dukungan) yang positif, atau bahkan nasihat yang terdengar bijak. Faktanya, lantaran cirinya yang tidak langsung, ia menjadi sulit dikenali, dan karena itulah, ia perlu dikaji secara linguistik.

Dengan memahami cara kerja bahasa dalam membentuk relasi kuasa, kita bisa mulai membongkar praktik-praktik tak adil yang telah lama tersembunyi di balik kata-kata. Eufemisme dan kuasa bahasa yang memproduksi eksploitasi di ruang akademik perlu dicegah, bahkan dihapus dari galeri wacana karena hal ini akan mencemari reputasi institusi perguruan tinggi.