Opini: Kekacauan Pendidikan dan Kehilangan Martabat Manusia

Pendidikan sebagai Jantung Peradaban

Pendidikan adalah jantung peradaban. Dari denyutnya, kita dapat membaca sehat atau rapuhnya masa depan suatu bangsa. Indonesia, sebagai bangsa yang lahir dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bersama, hingga kini masih bergulat dengan persoalan pendidikan yang kompleks dan berlapis. Masalah pendidikan tidak pernah berdiri sendiri; ia adalah gambaran dari relasi sosial, politik, ekonomi, dan moral masyarakatnya.

Pada dasarnya memahami pendidikan Indonesia tidak cukup dengan pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan refleksi filosofis yang mendalam, jujur, dan penuh kebijaksanaan. Salah satu persoalan paling mendasar dalam pendidikan Indonesia adalah kualitas dan kesejahteraan guru. Guru bukan sekadar penyampai kurikulum, melainkan pembentuk jiwa dan karakter manusia. Aristoteles pernah menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, bukan sekadar cerdas secara intelektual. Namun bagaimana mungkin guru dapat menjalankan peran luhur ini jika kesejahteraannya diabaikan?

Guru yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi berisiko kehilangan ruang batin untuk refleksi, pengembangan diri, dan kreativitas pedagogis. Ketika profesi guru tidak dimuliakan secara struktural, maka pendidikan mudah tergelincir menjadi rutinitas administratif tanpa jiwa. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah di banyak wilayah Indonesia masih berjuang dengan ruang kelas rusak, minimnya akses teknologi, dan fasilitas belajar yang tidak manusiawi.

Dalam pandangan John Dewey, lingkungan belajar adalah bagian integral dari proses pendidikan. Ruang yang tidak layak bukan hanya menghambat pembelajaran, tetapi juga menyampaikan pesan simbolik kepada siswa bahwa pengetahuan tidak dianggap penting. Pendidikan yang bermutu tidak mungkin lahir dari ruang yang meniadakan martabat peserta didik.

Persoalan akses dan pemerataan pendidikan menjadi luka lama yang belum sembuh. Anak-anak di daerah terpencil, miskin, dan terpinggirkan masih menghadapi jurang besar untuk menikmati pendidikan yang setara. Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika pendidikan hanya mudah diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi dan geografis, maka sekolah tidak lagi menjadi tangga sosial, melainkan tembok eksklusivitas.

Dalam kondisi ini, pendidikan justru memperlebar ketidakadilan yang seharusnya ia perbaiki. Mutu pendidikan Indonesia pun kerap dipertanyakan. Orientasi pendidikan yang terlalu menekankan angka, peringkat, dan kelulusan administratif membuat proses belajar kehilangan kedalaman makna. Pengetahuan direduksi menjadi hafalan, bukan pemahaman. Immanuel Kant pernah menulis bahwa manusia tidak boleh dididik hanya untuk masa kini, tetapi untuk masa depan kemanusiaan. Pendidikan yang bermutu seharusnya melatih daya pikir kritis, kepekaan moral, dan tanggung jawab sosial. Tanpa itu, sekolah hanya melahirkan manusia terampil yang miskin kebijaksanaan.

Kurikulum yang tidak relevan dengan realitas sosial menjadi masalah berikutnya. Kurikulum sering berubah secara teknokratis tanpa dialog mendalam dengan guru dan konteks budaya masyarakat. Akibatnya, pendidikan terasa asing bagi kehidupan nyata siswa. Kurikulum yang baik seharusnya hidup, dialogis, dan kontekstual. Dalam filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus berakar pada kebudayaan dan kebutuhan masyarakat. Ketika kurikulum tercerabut dari realitas, sekolah menjadi ruang formal yang terpisah dari kehidupan.

Mahalan biaya pendidikan menambah daftar panjang problematika. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar berubah menjadi barang mahal. Ketika orang tua harus berutang demi pendidikan anaknya, maka terjadi krisis moral dalam sistem. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai investasi sosial bersama, tetapi sebagai komoditas individual. Dalam perspektif keadilan sosial John Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah. Biaya pendidikan yang tinggi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ini.

Masalah siswa pun tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut. Banyak siswa menghadapi tekanan psikologis, kekerasan, kehilangan motivasi, bahkan krisis identitas. Sekolah sering gagal menjadi ruang aman yang mendukung pertumbuhan manusia seutuhnya. Kekerasan di lingkungan pendidikan baik fisik, verbal, maupun simbolik menunjukkan kegagalan sistem dalam melindungi martabat anak. Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekerasan selalu muncul ketika otoritas moral runtuh. Pendidikan yang kehilangan dimensi etis akan mudah melahirkan kekerasan.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan masih sangat timpang. Banyak orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah, seolah tanggung jawab moral berhenti di gerbang rumah. Padahal keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Nilai kejujuran, disiplin, empati, dan cinta belajar tumbuh pertama-tama di rumah. Tanpa keterlibatan orang tua, sekolah bekerja dalam kehampaan nilai. Pendidikan yang berhasil selalu lahir dari kemitraan yang sehat antara rumah dan sekolah.

Korupsi dan tata kelola yang buruk menjadi racun sistemik dalam pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar sering bocor di tingkat kebijakan dan birokrasi. Ketika dana pendidikan dikorupsi, yang dirampas bukan hanya uang, tetapi masa depan generasi. Korupsi dalam pendidikan adalah pengkhianatan moral tertinggi, karena ia merusak fondasi kepercayaan publik dan nilai kejujuran yang seharusnya diajarkan di sekolah.

Dalam menghadapi seluruh masalah ini, sikap pemerintah menjadi sangat menentukan. Secara filosofis, pemerintah bukan sekadar pengelola administrasi, melainkan penjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus memandang pendidikan sebagai tanggung jawab etis, bukan sekadar proyek politik. Kebijakan pendidikan harus lahir dari dialog, refleksi, dan keberpihakan pada yang lemah. Negara yang bijaksana tidak hanya membangun sekolah, tetapi membangun sistem yang memanusiakan.

Peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tetap tak tergantikan. Guru adalah jembatan antara pengetahuan dan kehidupan. Namun pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah guru benar-benar berpikir tentang kecerdasan siswa, atau sekadar mencari nafkah? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, melainkan untuk refleksi moral. Dalam filsafat eksistensial, pekerjaan menemukan maknanya ketika dijalani sebagai panggilan, bukan sekadar transaksi ekonomi. Guru yang mengajar hanya demi perut akan kehilangan daya transformatifnya; sebaliknya, guru yang mengajar dengan kesadaran moral akan menyalakan api belajar dalam diri siswa.

Apakah guru Indonesia benar-benar berkualitas secara intelektual, sikap, dan moral? Jawabannya beragam. Banyak guru adalah pribadi-pribadi luhur yang berjuang dalam keterbatasan. Namun sistem sering gagal mendukung pengembangan kualitas mereka. Pendidikan guru yang dangkal, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan budaya birokratis melemahkan profesionalisme. Kualitas guru bukan hanya soal ijazah, tetapi kedalaman berpikir, integritas moral, dan keteladanan hidup.

Peran orang tua dalam mendidik anak dan mencerdaskan bangsa tak kalah penting. Orang tua adalah pendidik nilai yang tak tergantikan. Jika sekolah mengajarkan pengetahuan, keluarga mengajarkan kebijaksanaan hidup. Anak yang cerdas secara akademik tetapi miskin kasih sayang akan tumbuh rapuh secara moral. Dengan demikian sebenaranya mencerdaskan bangsa adalah proyek bersama yang dimulai dari rumah.

Relasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan siswa harus dipahami sebagai ekosistem etis. Pemerintah menyediakan kebijakan adil dan fasilitas, guru mendidik dengan nurani, orang tua menanamkan nilai, dan siswa belajar dengan tanggung jawab. Jika salah satu elemen rusak, keseluruhan sistem akan pincang. Filsafat dialog Martin Buber mengajarkan bahwa relasi “Aku-Engkau” harus menggantikan relasi “Aku-Itu”. Pendidikan harus dibangun atas relasi saling menghormati, bukan dominasi.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan bukan sekadar proses mencetak tenaga kerja, tetapi proses memanusiakan manusia. Jika Indonesia ingin bangkit melalui pendidikan, maka ia harus kembali pada roh ini: pendidikan yang berakar pada kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan.

Selama pendidikan masih diperlakukan sebagai beban anggaran, bukan amanah moral; selama guru masih berjuang sendirian; selama orang tua abai; dan selama kebijakan kehilangan nurani, maka krisis pendidikan akan terus berulang. Namun harapan selalu ada, sebab pendidikan sejatinya adalah tindakan iman terhadap masa depan. Ketika kita berani mereformasi pendidikan dengan hati, pikiran, dan kebijaksanaan filosofis, di situlah masa depan Indonesia menemukan cahayanya.