Opini: Kinerja TKA Jelek Bukan Gagal Daerah, Tapi Cermin Masalah Nasional

Kondisi Pendidikan Nasional dan Peran NTT dalam Mencerminkan Masalah Sistemik

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan bahwa secara nasional capaian peserta didik pada mata pelajaran inti masih rendah. Rata-rata nilai Matematika berada di kisaran 30-an, sedangkan Bahasa Inggris berada di kisaran 20-an. Kondisi ini terjadi hampir merata di berbagai provinsi, yang menandakan adanya masalah sistemik dalam pembelajaran berbasis literasi dan penalaran.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian TKA berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih beberapa poin, khususnya pada Matematika dan Bahasa Inggris. Meskipun NTT sering menjadi sorotan, pola kelemahannya sejatinya mencerminkan kondisi nasional secara umum. Data ini penting dibaca sebagai pemetaan awal, bukan vonis mutu daerah. Tanpa membaca konteks nasional, angka-angka ini mudah disalahartikan dan berujung pada stigma.

Reaksi Publik yang Emosional

Hasil TKA 2025 memicu kegelisahan publik secara luas. Kata "Jeblok" menjadi tajuk favorit media dan perbincangan warganet, seolah-olah pendidikan kita tiba-tiba runtuh. Sorotan tajam pun cepat diarahkan ke daerah-daerah yang selama ini dianggap tertinggal, termasuk NTT. Padahal, jika dibaca secara utuh, hasil TKA justru memperlihatkan masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar kegagalan satu wilayah.

Reaksi spontan ini menunjukkan bahwa publik masih terbiasa membaca pendidikan secara hitam-putih. Nuansa dan analisis sering kalah oleh sensasi. Secara nasional, rerata nilai TKA mata pelajaran inti menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Matematika berada di kisaran 30-an, sementara Bahasa Inggris bahkan jatuh di kisaran 20-an. Angka ini berlaku hampir merata di berbagai provinsi. Ketika rata-rata nasional saja rendah, maka menyalahkan daerah tertentu menjadi pendekatan yang keliru sejak awal.

Pola Kegagalan yang Berulang

Data nasional ini menegaskan bahwa masalahnya bukan insidental. Ada pola kegagalan yang berulang dan konsisten. NTT memang berada di bawah rata-rata nasional. Namun pola penurunannya mengikuti pola nasional yang sama: literasi membaca lemah, numerasi belum kokoh, dan kemampuan bernalar belum menjadi kebiasaan belajar. Selisih nilai NTT dengan nasional berkisar beberapa poin saja. Ini menandakan bahwa NTT bukan anomali, melainkan refleksi paling jujur dari kondisi sistem pendidikan kita.

Daerah ini seperti kaca pembesar dari masalah nasional. Apa yang tampak jelas di NTT, sejatinya juga terjadi di tempat lain. Jika nasional kuat dan NTT tertinggal, maka wacana kegagalan lokal mungkin relevan. Tetapi fakta menunjukkan sebaliknya: nasional pun belum kuat. Artinya, persoalan utama bukan pada daerah, melainkan pada desain dan praktik pembelajaran secara nasional.

Ketimpangan Struktural dan Solusi Jangka Panjang

NTT hanya berada di garis depan dari dampak ketimpangan yang selama ini kita abaikan. Ketimpangan ini bersifat struktural dan menahun. Ia tidak bisa diselesaikan dengan solusi jangka pendek. TKA dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir, bukan sekadar mengingat. Soal-soalnya menuntut pemahaman konsep, penalaran, dan interpretasi konteks. Namun realitas pembelajaran di kelas masih didominasi hafalan, latihan mekanis, dan orientasi menyelesaikan silabus.

Ketika alat ukurnya berubah, ketidaksiapan sistem langsung terlihat. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kurikulum dan praktik pembelajaran. Kesenjangan inilah yang kini terbaca jelas melalui TKA. Pertanyaan yang tidak boleh dihindari adalah apakah rendahnya hasil TKA sepenuhnya mencerminkan kemampuan peserta didik, atau justru mengungkap persoalan dalam desain asesmennya sendiri.

Asesmen Nasional dan Validitas Konstruk

Asesmen nasional bukan sekadar kumpulan soal sulit, melainkan instrumen kebijakan yang menuntut validitas konstruk, kejelasan tujuan, dan keadilan konteks lintas wilayah. Jika soal TKA menuntut penalaran tingkat tinggi sementara sistem pembelajaran nasional secara jujur belum sepenuhnya diarahkan dan dipersiapkan ke sana, maka yang sedang diuji bukan hanya peserta didik, tetapi juga kesiapan negara dalam menyelaraskan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen.

Dalam kondisi seperti ini, nilai "jeblok" lebih tepat dibaca sebagai sinyal kegagalan sinkronisasi sistem, bukan kegagalan intelektual peserta didik. Selama bertahun-tahun, keberhasilan belajar diukur dari nilai rapor dan kelulusan. Padahal indikator tersebut sering kali tidak mencerminkan penguasaan kompetensi sesungguhnya. TKA membongkar ilusi itu secara telak. Ia menunjukkan bahwa banyak siswa lulus, tetapi belum benar-benar memahami apa yang mereka pelajari.

Perubahan Budaya Belajar dan Peran Guru

Fenomena ini terjadi secara nasional, bukan hanya di daerah tertentu. Oleh karena itu, koreksi harus diarahkan pada sistem penilaian belajar. Profesionalisme penyusunan soal TKA, karena itu, tidak boleh ditempatkan di ruang steril yang kebal dari evaluasi publik. Soal yang baik bukan hanya mengukur apa yang ideal secara teoretis, tetapi juga mempertimbangkan realitas pembelajaran yang benar-benar terjadi di kelas dari Sabang sampai Merauke.

Jika desain asesmen diasumsikan netral, padahal pengalaman belajar peserta didik sangat timpang, maka asesmen tersebut berisiko memperbesar ketidakadilan yang sudah ada. Dalam konteks ini, kegagalan membaca konteks sama berbahayanya dengan kegagalan mengajar, karena keduanya dapat melahirkan kebijakan yang salah sasaran.

Tantangan di NTT dan Perluasan Paradigma Pembelajaran

Di NTT, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks. Keterbatasan sarana, akses teknologi, dan distribusi guru memperberat proses belajar. Namun yang sering luput disadari, daerah dengan fasilitas lebih baik pun mengalami masalah serupa dalam hal penalaran. Ini membuktikan bahwa persoalan utama bukan hanya infrastruktur, tetapi paradigma pembelajaran.

Infrastruktur penting, tetapi tidak otomatis menjamin mutu. Tanpa perubahan cara mengajar, hasil belajar tetap stagnan. Label "daerah tertinggal" sering kali menjadi stigma yang tidak produktif. Ia menyederhanakan persoalan struktural menjadi kesalahan lokal. Padahal potensi kognitif anak-anak di NTT tidak berbeda dengan anak-anak di daerah lain. Yang membedakan adalah ekosistem belajar yang mereka terima sejak awal.

Reformasi Pendidikan dan Peran LPTK

Stigma justru berpotensi mematikan motivasi. Pendidikan membutuhkan kepercayaan, bukan cap negatif. Hasil TKA juga menantang cara kita memaknai mutu sekolah. Sekolah yang tampak "baik" secara administratif belum tentu menghasilkan pembelajaran bermakna. Data TKA menunjukkan bahwa capaian formal tidak selalu berbanding lurus dengan kompetensi nyata. Ini seharusnya menjadi alarm bagi sistem penjaminan mutu pendidikan.

Audit mutu perlu menyentuh proses belajar, bukan hanya dokumen. Tanpa itu, mutu hanya akan menjadi formalitas. Rendahnya skor Matematika dan Bahasa Inggris secara nasional menunjukkan masalah fundamental. Matematika berkaitan dengan logika dan pemecahan masalah, sedangkan Bahasa Inggris terkait literasi global dan pemahaman teks. Ketika keduanya lemah, daya saing generasi muda ikut terancam. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan perubahan kurikulum semata.

Ia membutuhkan perubahan budaya belajar. Budaya berpikir harus dibangun sejak kelas awal. Di sinilah peran LPTK dan pendidikan calon guru menjadi krusial. Guru adalah aktor utama pembelajaran, dan kualitas guru sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menyiapkannya. Jika calon guru tidak dibekali pedagogi berbasis penalaran, maka siswa akan terus belajar secara dangkal.

TKA sebagai Early Warning System

TKA secara tidak langsung menyoroti mata rantai ini. Reformasi pendidikan harus dimulai dari pendidikan guru. Tanpa itu, perbaikan di hilir akan selalu tertinggal. TKA seharusnya dipahami sebagai early warning system. Seperti data kesehatan, ia memberi sinyal dini sebelum masalah menjadi kronis. Namun reaksi publik sering kali emosional dan defensif. Kita lebih sibuk mencari kambing hitam daripada membangun strategi perbaikan. Sikap defensif justru menghambat pembelajaran institusional.

Data seharusnya memicu refleksi, bukan penolakan. Bagi NTT, hasil TKA menyediakan dasar kuat untuk kebijakan afirmatif berbasis data. Intervensi tidak boleh bersifat seragam, melainkan kontekstual. Pendampingan guru, penguatan literasi, dan dukungan belajar harus disesuaikan dengan kondisi riil sekolah. Data TKA memberi peta awal untuk itu. Tanpa data, kebijakan mudah meleset sasaran. Dengan data, intervensi bisa lebih tepat guna.

Kolaborasi dan Peran Media

Namun afirmasi wilayah tidak akan efektif tanpa reformasi nasional. Selama praktik pembelajaran masih berorientasi hafalan, daerah mana pun akan kesulitan. TKA menunjukkan bahwa problem ini lintas wilayah. Maka perbaikannya pun harus lintas level dan lintas kebijakan. Koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci. Tanpa sinergi, upaya perbaikan akan terfragmentasi.

Orang tua dan masyarakat tidak bisa lagi menjadi penonton. Data menunjukkan bahwa budaya literasi di rumah sangat memengaruhi hasil belajar. Membaca, berdiskusi, dan bertanya harus menjadi kebiasaan sosial. Tanpa dukungan ini, sekolah bekerja sendirian melawan arus. Pendidikan adalah ekosistem, bukan ruang tertutup. Peran keluarga sangat menentukan keberlanjutan belajar.

Media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik. Judul sensasional tentang "nilai jeblok" memang menarik perhatian, tetapi berisiko memperkuat stigma daerah. Yang lebih dibutuhkan adalah jurnalisme pendidikan yang menjelaskan konteks dan solusi. Data harus dipakai untuk mencerdaskan, bukan menghakimi. Media dapat menjadi mitra perubahan. Narasi yang tepat akan mendorong diskusi yang sehat.

NTT Sebagai Laboratorium Perbaikan Nasional

NTT bukan daerah gagal. Ia adalah daerah yang paling jelas memperlihatkan konsekuensi dari sistem yang belum adil dan efektif. Jika perbaikan dilakukan secara tepat di NTT, maka model itu relevan untuk daerah lain. Dengan kata lain, NTT bisa menjadi laboratorium perbaikan nasional. Keberhasilan di NTT akan menjadi bukti bahwa sistem bisa diperbaiki. Bukan daerahnya yang lemah, tetapi dukungannya yang perlu diperkuat.

Hasil TKA 2025 menyampaikan pesan yang tidak nyaman tetapi harus diakui: pendidikan Indonesia belum baik-baik saja. Ini bukan kesalahan satu daerah, satu sekolah, atau satu aktor, melainkan kegagalan kolektif dalam memastikan bahwa kebijakan benar-benar berujung pada pembelajaran bermakna di kelas. Pemerintah pusat tidak bisa terus berlindung di balik regulasi dan slogan reformasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya melaksanakan tanpa refleksi, kampus dan LPTK tidak boleh puas mencetak lulusan tanpa memastikan kompetensi pedagogisnya, dan sekolah tidak bisa lagi bersembunyi di balik kelulusan administratif.

Asesmen yang tidak selaras dengan realitas pembelajaran berisiko melahirkan kebijakan yang salah arah, dan kebijakan yang salah arah akan memperpanjang ketidakadilan pendidikan terutama bagi daerah yang sejak awal sudah berada dalam posisi paling rentan. Data TKA telah berbicara dengan jujur; kini yang diuji bukan lagi siswa, melainkan keberanian para pengambil keputusan untuk mendengar, mengakui, dan bertindak.