Orang Baik yang Takut Menolak

Kasus OTT dan Keterlibatan Moral dalam Lingkaran Kekuasaan

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang gubernur yang meminta fee dari bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menjadi sorotan. Peristiwa ini tidak hanya menggambarkan perilaku tidak etis seorang pejabat publik, tetapi juga menunjukkan kelemahan moral dalam lingkaran kekuasaan. Pertanyaannya adalah: mengapa banyak individu yang dianggap “baik”—yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, mematuhi prinsip-prinsip agama, dan memahami kerangka hukum—menunjukkan keengganan untuk menentang arahan yang jelas tidak etis?

Mengapa Banyak Orang Tidak Berani Menolak?

Secara rasional, setiap orang dewasa memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan memikul kewajiban moral untuk membedakan yang benar dari yang salah. Dalam skenario ideal, seseorang harus mampu mengartikulasikan “tidak” ketika dihadapkan dengan permintaan yang melanggar ketentuan hukum. Namun, realitas yang berlaku dalam lanskap birokrasi dan politik kita menunjukkan sebaliknya. Sejumlah besar karyawan atau pejabat bawahan memilih untuk tetap diam, menyetujui, atau bahkan mengambil bagian dalam pelanggaran. Hal ini bukan karena ketidaktahuan akan kesalahannya, melainkan karena mereka mendiami kerangka kerja yang membuat perbedaan pendapat tampak tidak praktis.

Faktor-faktor yang Membuat Ketaatan Lebih Dominan

Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, ancaman penugasan kembali (mutasi), tekanan sosial, dan stigma yang terkait dengan dicap “tidak setia” membuat ketabahan moral menjadi atribut yang sangat langka. Fenomena ini tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai kekurangan pribadi tunggal. Ini adalah simbol dari budaya kepatuhan dan hierarki kekuasaan yang telah mendarah daging dalam sistem pemerintahan kita.

Dalam struktur birokrasi yang ditandai dengan tingkat hierarki yang tinggi, kesetiaan kepada atasan sering menggantikan keharusan integritas. Akibatnya, bawahan menunjukkan rasa takut yang lebih besar terhadap individu yang berwenang daripada terhadap pelanggaran moral itu sendiri. Ketaatan, yang seharusnya berasal dari kesadaran etis, berubah menjadi kepatuhan mekanis terhadap arahan, bahkan ketika perintah tersebut pada dasarnya salah.

Psikologi Ketaatan dan Pengaruh Otoritas

Seorang tokoh psikolog sosial, Stanley Milgram (1963), secara empiris menunjukkan bahwa individu menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi figur otoritas, bahkan ketika arahan tersebut bertentangan dengan standar etika pribadi. Dalam penyelidikannya, sebagian besar subjek memberikan “kejutan listrik” yang berbahaya kepada orang lain semata-mata karena pengaruh kehadiran otoritatif. Perilaku yang diamati ini menunjukkan bahwa individu mampu bertindak bertentangan dengan keyakinan moral mereka ketika dihadapkan dengan dinamika kekuasaan.

Ketergantungan dan Kekuasaan

Sosiolog Richard Emerson (1962) berpendapat bahwa kekuasaan berasal dari ketergantungan. Sejauh mana seorang individu bergantung pada entitas lain untuk pekerjaan, remunerasi keuangan, atau rasa aman berkorelasi positif dengan kekuatan yang dimiliki oleh entitas tersebut. Dalam struktur birokrasi, dinamika ini sangat menonjol: bawahan bergantung pada atasan untuk kemajuan dan evaluasi. Akibatnya, menentang arahan atasan dianggap berbahaya.

Pengaruh Kelompok dan Norma Sosial

Psikolog sosial Solomon Asch (1951) menunjukkan bahwa individu menunjukkan kecenderungan untuk menyelaraskan diri dengan mayoritas, bahkan dalam kasus ketika mereka memiliki kesadaran bahwa sikap mayoritas itu salah. Dalam lingkungan birokrasi yang telah menormalkan praktik “setoran” atau “biaya proyek”, setiap penolakan untuk mematuhi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Individu yang berusaha untuk menegakkan kejujuran sering menghadapi stigmatisasi sebagai tidak kooperatif atau tidak setia.

Keterlibatan Moral dan Rasionalisasi

Psikolog Albert Bandura (1999) menambahkan aspek penting lainnya: keterlibatan moral (moral disengagement). Aspek ini adalah kemampuan manusia untuk melepaskan kontrol moral mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Rasionalisasi seperti “semuanya juga begitu” atau “ini perintah atasan” dapat membantu mengurangi perasaan bersalah. Orang baik dapat melakukan tindakan buruk tanpa merasa jahat karenanya.

Antara Fee dan Fear

Persoalan utama yang dihadapi birokrasi kita sesungguhnya bukan hanya soal fee atau uang, melainkan soal fear—rasa takut yang mengakar. Ketakutan akan mutasi, pengucilan, atau kehilangan posisi membuat banyak orang memilih diam. Dalam sistem yang menjadikan rasa takut sebagai norma, keberanian moral menjadi sesuatu yang langka. Selama kekuasaan lebih menghargai kepatuhan daripada kejujuran, orang-orang baik akan terus tersingkir—bukan karena kalah oleh kejahatan, tetapi oleh ketakutannya sendiri.

Solusi untuk Membangun Integritas

Upaya memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menegakkan hukum. Penindakan memang penting, namun akar persoalannya terletak pada pudarnya keberanian moral dalam birokrasi. Kita membutuhkan keberanian untuk berkata “tidak” meski berdiri sendiri, keberanian untuk melawan arus, dan keberanian untuk menolak perintah yang bertentangan dengan nurani. Institusi publik semestinya menjadi ruang aman bagi mereka yang melaporkan pelanggaran, bukan malah menghukum mereka. Sudah saatnya loyalitas baru dibangun—bukan kepada individu atau jabatan, melainkan kepada kebenaran dan integritas publik. Sebab, “korupsi kerap terjadi bukan berawal dari niat jahat, melainkan dari orang baik yang kehilangan keberanian untuk menolak.”