OTT KPK di Lampung Tengah, Peran Bupati Ardito Wijaya dan 4 Orang Lainnya dalam Kasus Suap Proyek 5,

Penangkapan Lima Tersangka Korupsi di Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membongkar dugaan praktik suap terkait proyek, pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Selain bupati, empat orang lainnya juga terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra (RHS); adik bupati, Ranu Hari Prasetyo (RHP); Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Tengah, Anton Wibowo (kerabat Ardito Wijaya); serta pihak swasta, Direktur PT Elkaka Mandiri (EM), Mohamad Lukman Sjamsuri.

Lima tersangka ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut pada hari Selasa-Rabu, 9-10 Desember 2025, di Jakarta dan Lampung Tengah. Setelah penangkapan, lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan diborgol dengan rompi oranye sebelum ditahan.

Penahanan kelima tersangka korupsi proyek di Lampung Tengah diumumkan oleh KPK dalam konferensi pers pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Dalam perkara ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp193 juta dan logam mulia seberat 850 gram.

Menurut Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungkin Hadi Pratikno, Bupati Lampung Tengah 2025-2030 Ardito Wijaya diduga menerima suap proyek senilai Rp5,7 miliar. APBD Lampung Tengah 2025 mencapai sekitar Rp3,19 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk layanan publik, program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur.

Peran Bupati Lampung Tengah dan Empat Orang Lainnya

Ardito Wijaya disebut sebagai penerima suap dan gratifikasi. Ia mematok fee sebesar 15-20 persen untuk sejumlah proyek. Dalam periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima fee proyek sebesar Rp5,2 miliar. Fee proyek itu diperoleh dari sejumlah rekanan melalui Riki dan Rabu, yang diduga sebagai pengeksekusi.

Ardito juga memerintahkan Anton agar pemenang lelang paket proyek pengadaan PT EM kemudian mendapatkan nilai paket sebesar Rp3,1 miliar. Dari pengondisian tersebut, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp500 juta dari Lukman Sjamsuri, sebagai pemberi atau penyuap.

Total uang yang diterima oleh AW (Ardito Wijaya) mencapai Rp5,7 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah dan mengganggu proses pembangunan di Lampung Tengah.

Proses Penyelidikan dan Pengungkapan Fakta

KPK melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus ini, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Dalam penyelidikan, tim KPK menemukan bahwa ada sistematisasi dalam penerimaan suap, yang melibatkan berbagai instansi dan pihak swasta. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara pejabat daerah dan pelaku usaha dalam memperkaya diri sendiri.

Selain itu, KPK juga mengungkap bahwa pihak-pihak terkait tidak hanya menerima uang tunai, tetapi juga logam mulia sebagai bentuk gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi dalam praktik korupsi semakin kompleks dan sulit terdeteksi tanpa investigasi yang mendalam.

Langkah-Langkah yang Dilakukan KPK

Setelah penangkapan dan penetapan tersangka, KPK akan melakukan proses hukum lanjutan terhadap para tersangka. Proses ini mencakup pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan saksi, serta pengambilan keterangan dari pihak-pihak terkait. KPK juga akan memastikan bahwa semua barang bukti yang diamankan dapat digunakan dalam persidangan.

Selain itu, KPK juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di tingkat daerah, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dampak Terhadap Masyarakat dan Pembangunan

Kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat menjadi terhambat karena adanya praktik korupsi. Selain itu, kasus ini juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan menindak setiap dugaan korupsi di seluruh Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah daerah juga sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.