Pertumbuhan Ekonomi dan Risiko Bencana di NTT
Di tengah momentum awal tahun 2026, Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang menghadapi tantangan yang kompleks. Pemerintah pusat dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen dalam APBN 2026. Angka ini terlihat ambisius, mengingat banyak ekonom memperkirakan angka yang lebih rendah.
Namun, bagi masyarakat NTT, pertanyaan tentang arti pertumbuhan harus dipertimbangkan secara mendalam. Di tengah krisis ekologis yang semakin nyata—dengan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi—kita perlu bertanya: Apa bentuk pertumbuhan yang kita kejar?
Pertumbuhan ekonomi sering kali diukur dari angka-angka statistik, tetapi hal ini tidak cukup untuk mencerminkan kondisi nyata. Di NTT, sektor-sektor seperti pertanian, energi, dan ekstraktif terus dikembangkan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, jika pertumbuhan ini dilakukan tanpa pengawasan, risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar.
Data nasional menunjukkan bahwa ketimpangan antara penerimaan negara dan biaya kerusakan lingkungan sangat signifikan. Misalnya, di Aceh, PNBP sektor tambang hanya mencapai Rp929 miliar, sementara kerugian akibat bencana mencapai Rp2,04 triliun. Jika pola ini terus diterapkan di NTT, kita bisa saja menunggu bom waktu ekologis yang akan meledak.
Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah rencana perluasan perkebunan skala besar, termasuk sawit, demi swasembada pangan. Pemerintah pusat memberikan sinyal kuat untuk perluasan lahan di wilayah timur, termasuk Papua yang sudah hampir mencapai batas daya dukung lingkungan.
Bagi NTT yang memiliki karakteristik kepulauan dengan ekosistem rapuh, alih fungsi lahan masif untuk perkebunan monokultur sangat berisiko. Deforestasi bukan sekadar hilangnya pepohonan, melainkan rusaknya sistem penyangga kehidupan yang melindungi masyarakat dari kekeringan dan banjir.
Fakta menunjukkan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu, sementara petaka sejati telah dipersiapkan melalui pengabaian lingkungan. Kita sering terpukau dengan investasi besar, tetapi sering lupa menghitung "biaya sosial" dan "biaya ekologis".
Secara nasional, banjir bandang di Sumatra saja menyebabkan kerugian hingga Rp68,67 triliun atau setara 0,29 persen PDB. Angka pemulihan mencapai Rp51,82 triliun. Di NTT, jika kita terus memaksakan sektor ekstraktif dan perkebunan monokultur tanpa perhitungan matang, negara dan pemerintah daerah akan terus merugi.
Tahun 2026 diperkirakan masih akan diwarnai oleh tren siklon tropis. Bagi masyarakat NTT yang masih mengingat luka akibat Badai Seroja, peringatan ini harus menjadi momentum untuk mendesak pemerintah agar memaknai ulang arti pertumbuhan.
Sudah saatnya indikator kemajuan NTT tidak hanya diukur melalui PDB, inflasi, atau indikator fiskal-moneter. Kita butuh indikator baru yang menempatkan daya dukung lingkungan sebagai variabel kunci dalam perencanaan ekonomi daerah.
Berikut beberapa poin reorientasi yang mendesak dilakukan:
1) Koreksi Target dan Cara: Pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mengoreksi target pertumbuhan jika cara mencapainya justru merusak alam. 2) Audit Daya Dukung: Sebelum memberikan izin investasi skala besar, audit lingkungan yang independen dan transparan harus menjadi syarat mutlak. 3) Perlindungan Hutan Tersisa: Menghentikan segala bentuk deforestasi untuk kepentingan jangka pendek yang berisiko menciptakan bencana jangka panjang. 4) Ekonomi Hijau Berbasis Komunitas: Mendorong sektor ekonomi yang selaras dengan kearifan lokal NTT dan kelestarian alam, seperti ekowisata dan pertanian berkelanjutan.
Pertumbuhan yang merusak alam bukanlah kemajuan, melainkan jalan pintas menuju krisis yang lebih besar. Rakyat NTT membutuhkan kepastian bahwa setiap persen pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak dibayar dengan hilangnya sumber air, hancurnya hutan, atau nyawa yang melayang akibat bencana yang sebenarnya bisa dicegah.
Memaknai ulang pertumbuhan adalah tentang memilih masa depan. Apakah kita ingin meninggalkan warisan angka statistik yang tinggi namun lingkungan yang hancur, atau pertumbuhan yang bermartabat di mana alam dan manusia NTT bisa hidup berdampingan secara harmonis? Pilihan ada di tangan para pemangku kebijakan sekarang, sebelum 2026 berlalu dengan catatan bencana yang sama.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar