PDAM Beurawang Roboh Diterjang Banjir, Wakil Bupati Pidie Jaya: Ancaman Krisis Air

Kerusakan Total PDAM Beurawang Memicu Kekhawatiran Kesehatan

Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Beurawang di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, mengalami kerusakan total akibat banjir bandang. Kondisi ini dinilai telah memasuki tahap darurat dan berpotensi memicu krisis kesehatan jika pembangunan PDAM baru di lokasi aman tidak segera direalisasikan.

Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menyatakan bahwa secara teknis PDAM Beurawang tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki. Selain rusak berat, lokasi instalasi tersebut berada di zona rawan bencana sehingga berisiko terus terancam banjir berulang.

“Ini bukan lagi persoalan infrastruktur semata, tetapi soal keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tanpa air bersih, risiko penyakit akan meningkat, terutama bagi anak-anak dan lansia,” kata Hasan Basri, Selasa, 31 Desember 2025.

Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan faktor utama dalam mencegah munculnya penyakit pascabencana, seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, hingga penyakit berbasis lingkungan. Karena itu, keterlambatan penyediaan kembali layanan PDAM dinilai sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, kata Hasan Basri, mendorong agar pembangunan PDAM baru diperlakukan sebagai program darurat pemulihan kesehatan masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan rutin. Pemkab telah mengusulkan lokasi PDAM baru di sekitar kawasan Kantor Bupati Pidie Jaya yang dinilai lebih aman dari risiko bencana.

Rencana pembangunan PDAM tersebut juga akan diintegrasikan dengan program pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir bandang. Menurut Hasan, penyediaan hunian tanpa dukungan air bersih justru berpotensi menciptakan masalah kesehatan baru.

“Membangun Huntap tanpa PDAM yang aman dan berfungsi adalah kekeliruan besar. Air bersih harus menjadi prioritas utama dalam pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Wakil Bupati Pidie Jaya pun mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera memberikan dukungan konkret, termasuk percepatan keputusan dan alokasi anggaran, guna memastikan akses air bersih yang layak bagi masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan krisis air bersih tidak boleh menunggu hingga muncul dampak kesehatan di tengah warga. “Negara harus hadir sebelum masyarakat jatuh sakit,” katanya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mempercepat koordinasi lintas sektor serta kajian teknis agar pembangunan PDAM baru dan Huntap dapat segera direalisasikan sebagai solusi permanen pencegahan krisis kesehatan pascabencana.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemkab Pidie Jaya

• Evaluasi Teknis: Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi PDAM Beurawang untuk memastikan bahwa perbaikan tidak lagi menjadi opsi.
• Pemilihan Lokasi Baru: Lokasi PDAM baru dipilih di area yang dinilai lebih aman, yaitu sekitar Kantor Bupati Pidie Jaya.
• Integrasi dengan Huntap: Pembangunan PDAM baru akan dilakukan bersamaan dengan pengembangan Hunian Tetap bagi warga terdampak banjir.
• Koordinasi Lintas Sektor: Pemkab bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses pembangunan.
• Pengajuan Anggaran: Pemkab telah mengajukan permohonan pendanaan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mendukung pembangunan PDAM baru.

Tantangan dan Risiko yang Di Hadapi

• Zona Rawan Bencana: Lokasi PDAM Beurawang berada di daerah yang rentan terkena banjir, sehingga tidak aman untuk dipertahankan.
• Kesehatan Masyarakat: Kurangnya akses air bersih berisiko meningkatkan tingkat penyakit di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.
• Keterlambatan Pembangunan: Proses pembangunan PDAM baru yang terlambat bisa memperparah krisis kesehatan di wilayah tersebut.
• Keterbatasan Sumber Daya: Pemkab membutuhkan dukungan finansial dan teknis dari pihak lain untuk mempercepat realisasi proyek.

Harapan dan Tindak Lanjut

Pemkab Pidie Jaya berharap bahwa pembangunan PDAM baru dapat segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang. Dengan adanya PDAM yang berfungsi, masyarakat akan memiliki akses air bersih yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Selain itu, Pemkab juga berharap agar pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat segera memberikan respons yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.