Pejabat Sudan Pastikan Tidak Ada Negosiasi dengan RSF

Pernyataan TSC Sudan: Tidak Ada Negosiasi dengan RSF

Seorang pejabat senior di Dewan Kedaulatan Transisi (TSC) Sudan menyatakan bahwa tidak akan ada negosiasi dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Konflik antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) telah berlangsung selama lebih dari dua tahun terakhir. Malik Agar Ayyir, wakil ketua TSC, dalam pernyataannya pada Kamis (25/12/2025), menegaskan bahwa perdamaian yang diinginkan Sudan akan dicapai melalui peta jalan dan visi rakyat serta pemerintahnya.

Dalam pidatonya kepada para menteri dan pejabat negara di Port Sudan, kota yang menjadi pusat pemerintahan, Ayyir menolak narasi bahwa konflik ini bertujuan mewujudkan demokrasi. Ia menggambarkan perang sebagai perebutan sumber daya dan upaya mengubah demografi Sudan.

Rencana Perdamaian PM Sudan di Hadapan DK PBB

Pada Senin (22/12/2025), Perdana Menteri Sudan, Kamil Idris, memaparkan rencana untuk mengakhiri konflik tersebut di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Berdasarkan rencana itu, RSF harus mundur dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai secara paksa di bagian barat dan tengah Sudan. Selanjutnya, anggota RSF akan ditempatkan di kamp-kamp dan dilucuti senjatanya, sebelum mereka yang tidak terlibat dalam kejahatan perang dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Namun, RSF terus menolak gagasan ini. Al-Basha Tibiq, penasihat utama komandan RSF Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, menyebut rencana tersebut sebagai hal yang lebih mirip fantasi daripada politik.

RSF Dituduh Lakukan Banyak Pelanggaran HAM

Pertempuran antara RSF dan SAF semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir, setelah pasukan paramiliter tersebut meningkatkan serangannya di sekitar el-Fasher, ibu kota Darfur Utara. Eskalasi di sekitar el-Fasher terjadi setelah RSF berhasil menguasai kota tersebut setelah pengepungan selama 18 bulan.

Kelompok ini dituduh melakukan pembunuhan massal, penculikan, dan kekerasan seksual selama pengambilalihan kota tersebut. Meskipun banyak bukti kekejaman di Sudan barat, RSF mengklaim bahwa tugas utama pasukannya adalah melindungi warga sipil dan mengakhiri kehadiran sisa-sisa kelompok bersenjata dan gerakan tentara bayaran.

Korban Jiwa dan Pengungsian Akibat Perang

Konflik antara RSF dan SAF telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa sekitar 14 juta warga mengungsi. Selain itu, sekitar 21 juta orang di seluruh negeri menghadapi kelaparan akut, yang oleh PBB disebut sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

RSF menguasai kelima negara bagian Darfur dari total 18 negara bagian di Sudan, sementara SAF mengendalikan sebagian besar dari 13 negara bagian yang tersisa, termasuk Khartoum. Darfur mencakup seperlima wilayah Sudan, tapi sebagian besar dari 50 juta penduduk negara itu tinggal di wilayah yang dikuasai SAF.

Serangan Terhadap Anak-anak dan Warga Sipil

RSF dilaporkan menargetkan sekolah TK di Sudan, dengan 46 anak-anak menjadi korban tewas. Selain itu, serangan drone RSF di Sudan Selatan menewaskan 47 warga sipil. RSF juga mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 3 bulan di Sudan.