Pembelaan Bupati Aceh Selatan Mirwan Meski Berangkat Umrah Tanpa Izin Saat Banjir Mengancam

Bupati Mirwan Dikritik Karena Kepergian ke Tanah Suci Saat Bencana

Beberapa waktu belakangan, warga Aceh Selatan dihebohkan dengan kabar mengejutkan terkait tindakan Bupati Mirwan. Di tengah situasi darurat akibat banjir bandang dan tanah longsor, sang pemimpin daerah justru memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah umrah. Keputusan ini langsung menjadi sorotan tajam dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci pada 2 Desember 2025 bersama sang istri ini memicu banyak pertanyaan. Masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana merasa tidak puas dengan tindakan pemimpin mereka yang dinilai tidak peduli terhadap nasib rakyatnya. Hal ini memicu kritik yang cukup keras terhadap Bupati Mirwan.

Gubernur Aceh Murka: "Tidak Saya Teken!"

Keputusan Mirwan untuk berangkat umrah ternyata dilakukan tanpa restu dari atasannya, yaitu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Gubernur Muzakir Manaf mengungkap fakta mengejutkan yang memperburuk situasi. Ia mengaku bahwa dirinya secara tegas tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk meninggalkan wilayah.

"Tidak saya teken (izinkan). Mau sama Mendagri teken (diizinkan), ya udah terserah sama dia," ujar Muzakir Manaf dengan nada bicara yang penuh kekesalan. Ia menyatakan bahwa ia telah melarang Mirwan untuk bepergian karena situasi darurat bencana yang sedang menimpa Aceh Selatan.

Namun, Mirwan tetap nekat berangkat tanpa mengindahkan larangan tersebut. "Saya tidak teken, (sudah dikatakan) untuk sementara waktu jangan pergi, dia (Mirwan) pergi juga, terserah," tegas Muzakir.

Surat Pernyataan Ketidaksanggupan

Menariknya, sebelum keberangkatannya yang kontroversial, Mirwan diketahui telah menerbitkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor. Surat ini dikeluarkan pada 27 November 2025 dan secara implisit menandakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Surat ini menunjukkan bahwa Bupati Mirwan merasa tidak mampu menangani situasi darurat sendirian. Namun, keputusannya untuk berangkat umrah justru menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Pembelaan Mirwan: Nazar Pribadi dan Situasi Terkendali

Menghadapi kritik yang semakin deras, Bupati Mirwan membantah keras tuduhan bahwa dirinya tidak peduli terhadap nasib warganya. Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke Tanah Suci tersebut adalah untuk memenuhi nazar pribadi. Selain itu, ia mengklaim bahwa situasi di lapangan sudah terkendali sebelum ia berangkat.

"Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando," ujar Mirwan dalam keterangan tertulisnya.

Mendagri Turun Tangan Meminta Klarifikasi

Kegaduhan ini akhirnya sampai ke telinga pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bahkan disebut telah menghubungi langsung Bupati Mirwan. Panggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi resmi terkait keberangkatannya di saat Aceh Selatan masih dalam status tanggap darurat bencana.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, membenarkan intervensi tersebut. "Bapak Mendagri sudah telepon langsung," kata Benni dalam keterangannya. Dalam proses klarifikasi, terungkap bahwa Mirwan memang tidak memiliki izin dari Gubernur Aceh maupun Mendagri sendiri.

Penolakan izin tersebut bahkan telah dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. "Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok," pungkas Benni.

Reaksi Masyarakat dan Tantangan Berikutnya

Reaksi masyarakat terhadap tindakan Bupati Mirwan sangat beragam. Beberapa orang mendukungnya dengan alasan bahwa nazar pribadi adalah hak setiap individu. Namun, sebagian besar warga merasa kecewa dan khawatir dengan keputusan yang dianggap tidak tepat di saat negara sedang membutuhkan kepemimpinan yang tangguh.

Pihak berwenang kini harus segera menentukan langkah selanjutnya. Apakah Bupati Mirwan akan diberi sanksi atau hanya diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya? Ini menjadi pertanyaan besar yang belum memiliki jawaban pasti.