Pemeriksaan, Asep Pastikan Pelayanan Publik Lancar

Pemerintah Kabupaten Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan bahwa seluruh pelayanan publik berjalan dengan normal setelah masa libur Nataru. Kehadiran para pegawai dinilai optimal, dan semua layanan tetap beroperasi seperti biasanya.

”Saya pastikan seluruh pelayanan berjalan secara optimal. Tidak ada yang libur karena sudah seharusnya kembali bekerja. Saya melakukan pemeriksaan, dan semua loket pelayanan tetap buka, mulai dari perizinan hingga kesehatan, semuanya berjalan normal,” ujar Asep usai menginspeksi sejumlah organisasi perangkat daerah pelayan publik di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat, 2 Januari 2026.

Asep menekankan bahwa selain beroperasi, pelayanan harus bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat. Layanan perizinan harus tetap berada dalam koridor hukum dan satu pintu.

Inspeksi Awal di Kantor DPMPTSP

Inspeksi dimulai dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meski layanan perizinan dilakukan secara daring, terdapat sejumlah masyarakat yang memilih datang langsung untuk berkonsultasi.

Selanjutnya, inspeksi dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah. OPD yang melayani perpajakan ini terlihat tidak seramai biasanya. Masyarakat dinilai masih banyak yang memilih menghabiskan waktu libur akhir tahun sehingga menunda pengurusan pajak.

Begitu juga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlihat lebih lengang dari biasanya. Hanya ada beberapa masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.

Asep menegaskan, selain beroperasi, pelayanan pun harus memudahkan. Layanan perizinan harus tetap pada koridor hukum, satu pintu tanpa banyak jendela.

”Pentingnya penyederhanaan sistem pelayanan perizinan agar benar-benar terintegrasi dalam satu pintu. Pelayanan yang efisien dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention,” kata dia.

”Maka ke depan saya ingin DPMPTSP benar-benar satu pintu, tidak banyak jendela. Saya beri waktu 15 hari agar pelayanan semakin baik, sehingga nilai MCP kita bisa meningkat,” katanya.

Peningkatan Pendapatan Daerah

Begitu pun pada tatanan pelayanan harus ditingkatkan, mengingat saat ini pemerintah daerah memerlukan tambahan pendapatan setelah dana transfer dari pusat dipangkas.

”Kita lihat pendapatan daerah, memang masyarakat banyak karena masih libur, tapi pegawainya masuk semua. Ini harus dipertahankan. Pelayanan di Disdukcapil juga sudah berjalan baik, masyarakat cukup banyak yang datang. Ini pelayanan dasar yang harus terus dijaga kualitasnya,” ujarnya.

Pelayanan di Puskesmas

Tidak hanya di lingkungan pemda, inspeksi dilanjutkan ke Kecamatan dan Puskesmas Cikarang Pusat. Pada kesempatan ini, Asep memberikan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan, terutama penanganan pasien di luar jam pelayanan.

Puskesmas harus bisa menerima pasien dalam kondisi darurat meskipun di luar jam operasional. Untuk itu setiap puskesmas harus menyediakan minimal satu hingga dua tempat tidur pasien serta tenaga kesehatan yang siap siaga, dengan dokter yang dapat dihubungi kapan saja.

Kebijakan tersebut harus dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

”Jangan sampai ada pasien datang di luar jam pelayanan tidak dilayani. Harus ada bed, tenaga kesehatan, dan dokter yang bisa on call supaya masyarakat yang memang urgensi bisa ditangani terlebih dahulu,” katanya.

”Pelayanan kesehatan gratis ini sejalan dengan program lainnya, seperti sekolah gratis, rutilahu, dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dulu kebijakannya berjalan seperti apa, lalu saya akan turun lagi untuk memonitoring langsung,” katanya.