Pemerintah Abai Kesejahteraan Guru Honorer

Kesejahteraan Guru Honorer dan Swasta: Masih Jauh dari Harapan

Guru honorer dan guru swasta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesejahteraan dan penghasilan yang diterima. Dari segi finansial, mereka tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bahkan bisa dikatakan diabaikan. Hal ini sangat memprihatinkan karena para guru tersebut memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah seolah tidak menghargai kontribusi para guru honorer maupun guru di sekolah swasta. Bayangkan saja, banyak dari mereka hanya menerima honor berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Angka ini jauh di bawah batas UMR (Upah Minimum Regional) dan tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai penghasilan yang manusiawi.

Kondisi ini semakin memperihatinkan ketika ada seorang menteri menyatakan bahwa "jika ingin kaya jangan jadi guru". Padahal, guru adalah garda terdepan dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka bertanggung jawab atas pembelajaran, pengembangan siswa, dan pengelolaan administrasi pendidikan.

Perbandingan dengan penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, atau BLT juga menunjukkan ketidakadilan. Contohnya, Ibu rumah tangga penerima PKH menerima bantuan antara Rp 600.000–1.000.000 per bulan. Tugasnya sangat sederhana, cukup membawa foto dan KTP saat pencairan. Tidak ada tugas administratif atau proses pembelajaran yang harus dilakukan.

Sementara itu, guru honorer memiliki tugas yang sangat berat. Mereka wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1 atau D4) dan lulus PPG jika ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi. Selain itu, mereka harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai ketentuan UU Guru dan Dosen.

Selain itu, guru wajib membuat RPP, mengoreksi ulangan, melakukan penilaian hasil belajar, serta hadir setiap hari untuk mengajar. Mereka juga harus siap bangun pagi-pagi agar tidak terlambat masuk sekolah dan menjalani berbagai tugas tambahan seperti rapat, bimtek, piket, ekstrakurikuler, serta menjadi psikolog, dokter gigi, wasit, dan bahkan pengganti orang tua.

Banyak guru honorer yang bekerja keras tetapi tetap miskin. Banyak dari mereka harus bekerja sampingan hanya untuk menutupi kebutuhan hidup. Penghasilan yang diterima hanya cukup untuk bensin, sedangkan tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat berat.

Di beberapa sekolah swasta yang bonafid dan berbayar, guru honorer mungkin menerima honor di atas UMR. Namun, kondisi ini tidak berlaku secara umum. Banyak guru honorer dan guru di sekolah/madrasah yang belum maju masih menghadapi nasib yang sangat memprihatinkan.

Jika melihat perbandingan antara tugas dan penghasilan, maka jelas terlihat bahwa guru honorer dan guru swasta adalah satu-satunya profesi yang gajinya lebih rendah dibandingkan bansos yang diberikan kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Pemerintah dan semua pihak perlu membuka mata dan nurani terhadap nasib guru honorer dan guru swasta. Mereka adalah pilar utama dalam mencerdaskan anak bangsa, namun tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat fokus pada tugasnya tanpa khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari.