Situasi Bencana di Sumatra dan Aksi Penjarahan yang Mengkhawatirkan
Di tengah bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, sejumlah warga dilaporkan melakukan aksi penjarahan. Hal ini terjadi di beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Sibolga.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan bahwa aksi penjarahan tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat. Ia menyoroti bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi, sehingga mereka memilih untuk mengambil langkah ekstrem demi bertahan hidup.
Penjarahan sebagai Bentuk Kegelisahan Masyarakat
Fernando menjelaskan bahwa aksi penjarahan terjadi karena warga masih mengalami kesulitan dan bantuan dari pemerintah belum tiba. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana di Sumatra belum sesuai dengan harapan masyarakat.
"Ada beberapa kejadian yang patut mendapat perhatian. Misalnya, terkait dengan penjarahan salah satu minimarket dan gudang BULOG," ujar Fernando. "Ini menandakan bahwa gerak pemerintah itu belum sesuai dengan harapan dari masyarakat sehingga mereka masih tetap mengalami kesulitan."
Ia menambahkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya sudah mereka dapatkan terkait dengan untuk bertahan hidup itu belum bisa didapatkan dari pemerintah pusat maupun daerah. "Sehingga, terjadi penjarahan."
Penyebab Bencana yang Mengancam
Banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra terjadi setelah hujan lebat mengguyur sejak Senin (24/11/2025). Fenomena alam ini dipicu oleh munculnya Bibit Siklon 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar. Ini adalah fenomena langka karena siklon tropis sangat jarang terbentuk di wilayah Khatulistiwa.
Selain itu, banjir dan tanah longsor juga disebabkan oleh faktor manusia, seperti maraknya deforestasi atau penggundulan hutan untuk tambang maupun perkebunan, serta kerusakan tata ruang (penyempitan dan pendangkalan Daerah Aliran Sungai atau DAS), hingga rusaknya ekosistem.
Akibat peristiwa ini, ratusan orang tewas maupun hilang, ribuan orang terluka, hingga ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Banjir bandang juga memutus akses jalan maupun jembatan, menyebabkan listrik padam, saluran komunikasi terganggu, sehingga banyak warga yang terisolir.
Video Viral dan Respons Pihak Berwajib
Di tengah peristiwa banjir di Sumatra, sejumlah aksi penjarahan terjadi. Warga melakukannya karena terhimpit kondisi sekaligus desakan untuk bertahan hidup. Beberapa rekaman penjarahan di minimarket dan gudang BULOG viral, dan menurut pemberitaan yang beredar, aksi tersebut terjadi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Sibolga.
Salah satu video yang beredar menunjukkan warga mulai menjarah minimarket di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (29/11/2025). Buntut dari aksi tersebut, 16 warga diamankan polisi.
Wakil Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Surya berharap 16 orang yang diamankan polisi tersebut bisa diselesaikan tanpa diproses hukum. "Mudah-mudahan penanganan ini segera selesai, tidak ada masalah," kata Surya, di posko darurat bencana Pemrov Sumut, di Jalan AH Nasution Medan, Senin (1/12/2025).
Surya mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Polres Sibolga yang mengamankan terduga pelaku penjarahan. Ia berharap kebijaksanaan Kepolisian tidak memproses hukum mereka karena situasi dan kondisi saat itu kesusahan akibat bencana.
Harapan kepada Pemerintah
Lebih lanjut terkait aksi penjarahan di tengah banjir yang melanda Sumatra, Fernando mengungkapkan harapan, agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera mengatasi situasi. "Jadi, kita berharap sekali pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera mengatasi situasi yang saat ini masih betul-betul membutuhkan perhatian pemerintah."
Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa mendata sekaligus mengenali wilayah masing-masing agar dapat segera mendapat bantuan maupun dilakukan tanggap darurat. Hal tersebut juga penting untuk mewujudkan kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah.
"Dan di sinilah peran dari pemerintahan daerah untuk bisa memahami, mengenal, situasi di daerahnya masing-masing mana yang harus segera dilakukan penyerahan bantuan, terus dilakukan penanggulangan, dan yang lainnya," kata Fernando.
Fernando juga berharap, pemerintah melakukan respon yang cepat sehingga warga terdampak banjir, terutama yang terisolir, dapat segera mendapat bantuan.
Update Jumlah Korban Bencana di Sumatra
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberikan update atau pembaruan mengenai jumlah korban dan kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.
Menurut update rekapitulasi di situs gis.bnpb.go.id pada Selasa (2/12/2025) petang pukul 19.59 WIB, jumlah korban tewas dalam banjir dan tanah longsor di Sumatera kini tercatat 744 jiwa. Sementara, ada 551 orang yang dilaporkan hilang. Sebanyak 2.564 orang mengalami luka-luka. Total, ada 3,3 juta warga yang terdampak, serta 1,1 juta warga harus mengungsi.
Untuk data kerusakan di 50 kabupaten terdampak, sekitar lebih dari 3.600 unit rumah mengalami rusak berat, 2.100an unit rumah rusak sedang, dan 3.700an rumah mengalami rusak ringan. Lalu, ada 323 fasilitas pendidikan rusak, dan 299 unit jembatan rusak.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar