nurulamin.pro.CO.ID, PENAJAM — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan IKN pada tahun 2026 akan menggunakan anggaran sebesar Rp6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini didasarkan atas telah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat untuk berbagai proyek strategis di IKN.
“Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek penting di IKN, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan tanggung jawab tinggi dan transparan,” ujar Basuki saat berada di Nusantara, Jumat (2/1/2026).
Ia menekankan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membelanjakan uang negara secara optimal agar hasil pembangunan memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya DIPA tersebut, Basuki kemudian melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan di satuan kerja Otorita IKN. Pelantikan digelar pada Rabu, 31 Desember 2025.
Satuan kerja yang dilantik mencakup kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran. Dalam kesempatan itu, seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan jumlah pejabat sebagai berikut: * 6 kepala satuan kerja * 24 pejabat pembuat komitmen * 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar * 3 bendahara pengeluaran
Basuki mengingatkan kepada semua pejabat tersebut agar benar-benar memaknai amanah yang diberikan dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.
Seluruh pejabat yang baru dilantik, lanjut Basuki, harus bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
“Dengan telah adanya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, kami optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2026 ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” ujar Basuki.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar