Pemerintah Usulkan Badan Khusus Tangani Bencana Hidrometeorologi Sumatera

Usulan Pembentukan Badan Khusus untuk Menghadapi Dampak Bencana Hidrometeorologi di Sumatera

Pemerintah diusulkan membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi di berbagai daerah. Badan khusus ini diharapkan dapat membuat pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi lebih efektif, serta memastikan penanganan bencana dilakukan secara komprehensif.

Kompleksitas Kerusakan Akibat Banjir Bandang

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pembentukan badan khusus tersebut. Menurutnya, kehadiran badan khusus sangat penting karena kompleksitas kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa pengalaman dalam menangani bencana seperti tsunami Aceh-Nias tahun 2024 atau gempa bumi tidak sepenuhnya mencakup tantangan yang dihadapi saat ini.

"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," ujar Alex kepada wartawan.

Respons Terhadap Pembentukan Satgas Kuala

Usulan pembentukan badan khusus ini muncul sebagai respons atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala. Satgas ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026. Tujuan utama Satgas Kuala adalah mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur serta mengolah air berlumpur menjadi air bersih.

Namun, menurut Alex, peran Satgas ini masih belum cukup. "Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," ucapnya.

Alex juga menekankan bahwa bencana ini berpotensi berlangsung lebih lama seiring prakiraan BMKG yang menyebutkan curah hujan tinggi akan terjadi hingga Maret 2026.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Alex menegaskan bahwa keberadaan badan khusus akan membuat pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi lebih efektif. "Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus," katanya.

Ia menilai, kehadiran badan tersebut memberi kepastian bagi daerah dan penyintas bencana bahwa negara hadir secara terencana. "BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini," ujarnya.

Prestasi Model BRR Aceh-Nias

Model BRR Aceh-Nias telah mencatatkan prestasi tersendiri, yaitu mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM. Warisan sistem manajemen bencana ini bisa diadopsi oleh negara lain seperti Cina dan Vietnam.

Dampak Banjir di Berbagai Wilayah

Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, berikut rincian yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah:

• 3.188 fasilitas pendidikan
• 803 rumah ibadah
• 215 fasilitas kesehatan
• 81 ruas jalan
• 34 jembatan

Aceh

Di provinsi Aceh, yang terdampak banjir dan tanah longsor adalah:

• 1.312 fasilitas pendidikan
• 631 rumah ibadah
• 141 fasilitas kesehatan
• 17 jembatan
• 38 ruas jalan

Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, kerusakan fasilitas meliputi:

• 659 fasilitas pendidikan
• 150 rumah ibadah
• 7 fasilitas kesehatan
• 13 jembatan
• 31 ruas jalan

Sumatera Utara

Sementara itu, di Sumatera Utara yang dilaporkan terdampak banjir adalah:

• 659 fasilitas pendidikan
• 22 rumah ibadah
• 67 fasilitas kesehatan
• 4 jembatan
• 12 ruas jalan