Pemprov Aceh Rapat dengan Menko PMK dan BNPB Percepat Penanganan Banjir

Pemerintah Aceh Gelar Rapat Koordinasi untuk Percepat Penanganan Banjir

Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempercepat penanganan banjir besar yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad), Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Basarnas, serta jajaran pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya.

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas percepatan penanganan bencana agar segera memasuki tahap lanjutan, khususnya masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyatakan bahwa penanganan di Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan berkat kerja sama pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan relawan. Saat ini fokus utamanya adalah mengakselerasi tahapan berikutnya.

Ia menambahkan bahwa setiap daerah terdampak memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang disesuaikan. Salah satu prioritas yang dibahas adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah menjelang bulan Ramadan, termasuk percepatan renovasi masjid dan musala yang mengalami kerusakan berat maupun sedang. Pendataan korban dan kerusakan infrastruktur terus diselaraskan dengan kondisi di lapangan.

Status Tanggap Darurat di Aceh

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir besar. Dari jumlah tersebut, tujuh daerah telah memasuki masa transisi tanggap darurat, sementara 11 daerah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat. “Dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan status tanggap darurat tingkat provinsi juga akan diperpanjang,” ujar Suharyanto. Ia menyebutkan tujuh daerah yang terdampak parah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Terkait penyediaan hunian sementara, Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan model pembangunan dengan kearifan lokal dan preferensi masyarakat. Sebagian warga memilih huntara yang tersebar di lingkungan kampung masing-masing. “Model hunian yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan kita fasilitasi,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan dana penghunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga bagi pengungsi yang tinggal sementara di rumah kerabat atau tetangga. Bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap selama Desember, Januari, dan Februari melalui rekening penerima di Bank Aceh.

Perbaikan Akses Jalan dan Distribusi Logistik

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan bahwa sejumlah akses jalan yang sebelumnya terputus, khususnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, kini sudah dapat dilalui. Distribusi bantuan logistik, terutama beras, juga terus dipasok ke daerah terdampak melalui jalur darat. “Hasil rapat ini diharapkan dapat segera dilaporkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti secara cepat,” ujar Dek Fad.

Langkah-Langkah Penanganan Bencana

Berikut beberapa langkah yang diambil dalam penanganan banjir di Aceh:

• Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  Pemerintah fokus pada percepatan tahapan penanganan bencana, khususnya dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan relawan menjadi kunci keberhasilan.

• Pembangunan Hunian Sementara (Huntara)
  Pemerintah menyesuaikan model pembangunan huntara dengan kearifan lokal dan preferensi masyarakat. Sebagian warga memilih hunian yang tersebar di lingkungan kampung masing-masing.

• Bantuan Dana Penghunian
  Pemerintah memberikan bantuan dana penghunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga bagi pengungsi yang tinggal sementara di rumah kerabat atau tetangga. Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap selama Desember, Januari, dan Februari.

• Perbaikan Akses Jalan dan Distribusi Logistik
  Beberapa akses jalan yang sebelumnya terputus kini sudah dapat dilalui. Distribusi bantuan logistik seperti beras terus dilakukan melalui jalur darat.