Pemprov Banten Larang Kembang Api dan Petasan Tahun Baru 2026

nurulamin.pro,
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025. Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten meminta dan melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Hal ini berlaku baik menjelang maupun saat perayaan Tahun Baru 2026.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang sering terjadi akibat penggunaan petasan, terutama di lingkungan permukiman.

Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas. Ini merupakan wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

Melalui surat edaran tersebut, gubernur Banten memberikan instruksi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum.

Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

Alasan Penerapan Kebijakan

Beberapa alasan utama di balik penerapan kebijakan ini antara lain:

• Mencegah Kecelakaan: Penggunaan kembang api dan petasan sering kali berdampak pada cedera fisik, terutama bagi anak-anak dan orang tua.
• Mengurangi Risiko Kebakaran: Banyak insiden kebakaran terjadi akibat kembang api yang tidak dikendalikan, terutama di area padat penduduk.
• Menjaga Ketertiban Umum: Penggunaan kembang api bisa menimbulkan keributan, bahkan mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang beristirahat.
• Kepedulian Sosial: Keputusan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap korban bencana alam, dengan mengajak masyarakat merayakan tahun baru dengan cara yang lebih tenang dan damai.

Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Meningkatkan Kesadaran: Setiap individu harus memahami dampak negatif dari penggunaan kembang api dan petasan.
• Menghindari Penjualan: Masyarakat diimbau untuk tidak membeli atau memproduksi kembang api dan petasan.
• Menjadi Contoh: Orang tua dan tokoh masyarakat dapat menjadi teladan dengan tidak menggunakan kembang api dan mengajak keluarga serta lingkungan sekitarnya untuk ikut serta dalam kebijakan ini.
• Membantu Sosialisasi: Masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan ini melalui media sosial atau komunikasi langsung.

Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah juga melakukan beberapa upaya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, seperti:

• Sosialisasi Massal: Melalui berbagai metode, termasuk pamflet, pengeras suara, dan pertemuan rutin.
• Koordinasi dengan Aparat: Melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum.
• Keterlibatan Tokoh Masyarakat: Mengajak tokoh agama, budaya, dan pemuda untuk ikut serta dalam sosialisasi dan pengawasan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, harapan besar tercipta suasana Tahun Baru 2026 yang aman, damai, dan penuh rasa kebersamaan.