Pemprov Banten Larang Kembang Api Jelang Tahun Baru 2026, Ini Alasannya

Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan di Banten Jelang Tahun Baru 2026

Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, yang menegaskan bahwa larangan ini bertujuan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten, disebutkan bahwa seluruh masyarakat dilarang menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan/atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun, baik menjelang maupun saat perayaan Tahun Baru 2026.

Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga untuk mencegah potensi gangguan keselamatan, risiko kebakaran, serta kecelakaan yang sering terjadi akibat penggunaan kembang api, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi upaya preventif dalam menjaga keselamatan warga.

Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa kebijakan ini memiliki makna sosial yang lebih luas. Larangan penggunaan kembang api dan petasan merupakan bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Pemprov Banten mengajak seluruh masyarakat merayakan Tahun Baru 2026 dengan cara yang lebih sederhana, aman, serta penuh kepedulian sosial,” demikian isi dari surat edaran tersebut.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Gubernur Banten meminta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah masing-masing. Selain itu, dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar kebijakan ini dipahami dan dijalankan dengan baik.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat koordinasi dengan unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan serta penegakan ketertiban umum. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, peran aktif camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sangat diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada warga. Mereka diharapkan menjadi mitra dalam menyampaikan pesan-pesan penting terkait larangan penggunaan kembang api dan petasan.

Dengan diterbitkannya kebijakan larangan kembang api dan petasan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mencerminkan nilai kepedulian sosial dari seluruh elemen masyarakat Banten.

Langkah-Langkah Penerapan Kebijakan

• Sosialisasi Massal:
  Seluruh Bupati dan Wali Kota diwajibkan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, termasuk melalui media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas.

• Koordinasi dengan Aparat:
  Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait dalam pengawasan dan penegakan ketertiban umum.

• Peran Tokoh Masyarakat:
  Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda diharapkan aktif dalam memberikan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan ini.

• Pengawasan Ketat:
  Diadakan pengawasan intensif di seluruh wilayah Provinsi Banten untuk memastikan kebijakan ditaati dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.