Pemprov Lampung Dukung Pembatasan Media Sosial dan Game Online untuk Anak

Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membatasi penggunaan media sosial dan game online bagi anak-anak hingga remaja. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang direncanakan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan tata kelola digital yang lebih baik, dengan fokus pada perlindungan anak dari dampak negatif teknologi. Menurutnya, meskipun teknologi memiliki potensi positif, tetapi juga bisa membawa risiko jika tidak dikelola dengan tepat.

Secara kebijakan tentu ini menguntungkan, karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak. Digital bisa berdampak positif, tetapi juga memiliki banyak sisi negatif, sehingga anak-anak perlu dilindungi, ujarnya dalam pernyataannya.

Ganjar menambahkan bahwa Pemprov Lampung akan melakukan konsultasi dan pendalaman aturan tersebut sebelum memasuki tahap implementasi di daerah. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat memberikan masukan dan memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, pemerintah daerah akan aktif dalam sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat, khususnya orang tua dan satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar seluruh komponen masyarakat memahami konsekuensi dan manfaat dari kebijakan ini.

Pasti akan ada sosialisasi lebih lanjut terkait implementasinya. Pemerintah provinsi mendukung penuh dan akan membantu menyosialisasikan kebijakan ini, katanya.

Terkait pengawasan, Ganjar menyebut pihaknya akan menyiapkan skema yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga orangtua. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu kolaborasi antar berbagai pihak.

Pengawasan tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Semua stakeholder akan dilibatkan, tetapi kita lihat dulu ruang lingkup dan teknis implementasinya ke depan, ujarnya.

Diketahui, pemerintah pusat berencana membatasi akses media sosial dan game online bagi anak usia di bawah 13 tahun serta remaja 1316 tahun. Rencana ini akan diwujudkan melalui pengaturan akun, verifikasi usia yang lebih ketat, dan sanksi bagi platform digital yang tidak mematuhi ketentuan.

Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari risiko kecanduan, paparan konten negatif, dan dampak buruk lainnya. Di samping itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya literasi digital keluarga dan pendampingan orangtua.

Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

• Pemprov Lampung akan melakukan konsultasi dan pendalaman aturan sebelum implementasi.
• Sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan satuan pendidikan.
• Pengawasan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, dan orangtua.
• Verifikasi usia dan pengaturan akun akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan.
• Sanksi akan diberikan kepada platform digital yang tidak mematuhi ketentuan.

Peran Orang Tua dan Sekolah

Orang tua dan sekolah akan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka diharapkan mampu memberikan pendampingan dan edukasi kepada anak-anak dalam menggunakan teknologi secara bijak. Selain itu, sekolah juga akan menjadi tempat sosialisasi kebijakan ini agar siswa memahami batasan penggunaan media sosial dan game online.

Tantangan dan Harapan

Meski kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk melindungi anak, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, penegakan aturan di tingkat daerah, keterlibatan orang tua, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital.

Namun, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, harapan besar dapat tercapai. Kebijakan ini diharapkan menjadi awal dari transformasi tata kelola digital yang lebih aman dan ramah anak.