Pemprov NTT mantapkan OVOP sebagai strategi utama pembangunan ekonomi desa

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTT terus melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan program One Village One Product
• Wakil Gubernur NTT  mengatakan pada jangka pendek fokus OVOP diarahkan pada penataan ekosistem dasar
• Langkah ini mencakup pemetaan potensi desa dan komunitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM

Laporan Reporter nurulamin.pro, Irfan Hoi

nurulamin.proKUPANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) sebagai strategi utama pembangunan ekonomi desa. 

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Sabtu (3/1/2026) menyebut, program ini dirancang sebagai strategi besar pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, bertahap, dan berbasis kolaborasi lintas sektor guna menggerakkan potensi desa dan komunitas.

Mantan Kapolda NTT itu  menjelaskan, pada jangka pendek, fokus OVOP diarahkan pada penataan ekosistem dasar. 

Langkah ini mencakup pemetaan potensi desa dan komunitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, penguatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar awal melalui NTT Market. 

Konsolidasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi prioritas, mengingat pelaksanaan OVOP berada langsung di desa dan komunitas.

“OVOP tidak berdiri sendiri. Program ini terintegrasi dengan desa dan komunitas produktif serta disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi fondasi agar OVOP berjalan efektif,” ujarnya.

Memasuki jangka menengah, Pemprov NTT menargetkan penguatan hilirisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. OVOP akan diintegrasikan dengan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, yang mendapat dukungan permodalan dari pemerintah.

Koperasi diposisikan sebagai simpul penggerak ekonomi lokal, penghubung antara produksi masyarakat dengan pasar, sekaligus penjamin tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pada fase ini, pemerintah juga memperluas pengembangan varian program seperti one school one product dan one community one product guna memperbesar basis produksi dan inovasi. 

Standarisasi produk menjadi fokus utama, mencakup peningkatan kualitas, pengemasan, sertifikasi, serta pemenuhan standar tertentu agar produk desa mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

“Produk yang masuk ke pasar dan koperasi harus memenuhi standar. Ini proses bertahap. Program baru tidak mungkin langsung sempurna, tetapi akan terus diperbaiki seiring berjalan,” ujar Purnawirawan Polri itu. 

Sementara itu, dalam jangka panjang, OVOP diarahkan menjadi motor utama transformasi ekonomi NTT berbasis sumber daya alam non-tambang. 

Pemerintah menargetkan terbentuknya rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir, meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, serta terciptanya pasar yang berkelanjutan bagi produk desa dan komunitas.

Terkait infrastruktur, Pemprov NTT mengakui masih terdapat sekitar 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, terlebih pemerintah masih melanjutkan sejumlah program dari periode sebelumnya. 

Meski demikian, perbaikan konektivitas jalan tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan OVOP, khususnya dalam distribusi produk dan akses pasar. 

Dari sisi fiskal, kata dia, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang tingkat kepatuhannya masih di bawah 50 persen. 

Ia berkata, peningkatan PAD dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal pembangunan, baik untuk infrastruktur maupun pengembangan ekonomi berbasis desa.

Dengan pendekatan kolaboratif, Pemprov NTT  OVOP bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi pembangunan jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan nilai tambah sumber daya alam non-tambang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT secara berkelanjutan. (fan) 

Ikuti berita nurulamin.prolainnya di GOOGLE NEWS