Penanganan Bencana di Aceh dan Sumatera Dinilai Lambat
Penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera pada November 2025 menuai kritik dan dinilai tidak cukup sigap. Berbeda dengan penanganan bencana tsunami Aceh pada Desember 2004, respons pemerintah saat ini dinilai kurang memadai dalam menghadapi situasi darurat.
Mantan Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, menyoroti perbedaan besar antara penanganan bencana saat ini dengan kejadian tsunami dua dekade lalu. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam respons negara terhadap bencana.
“Ya memang terlihat perbedaan sangat signifikan, jika kita membandingkan antara penanganan bencana tsunami Desember 2004 di waktu lalu, dengan penanganan bencana banjir dan tanah longsor November 2025 saat ini,” ujarnya.
Ampon Man menilai bahwa Pemerintah Pusat sebagai pemegang otoritas penetapan status bencana tidak merespons informasi lapangan secara utuh pada fase awal kejadian. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala BNPB yang sempat menyebut kondisi bencana di Sumatera “terlihat parah hanya di media.” Pernyataan tersebut kemudian diralat dan disertai permintaan maaf setelah melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, ia menyoroti kebingungan sejumlah lembaga pemerintah dalam menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera ditangani sebagai bencana nasional dengan kendali pusat. Menurutnya, kebingungan ini muncul karena skema tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Penanganan Bencana.
Perbandingan dengan Tsunami 2004
Ampon Man membandingkan kondisi saat ini dengan penanganan tsunami 2004. Saat itu, Presiden secara langsung memimpin penanganan bencana selama berhari-hari di Aceh. Seluruh komponen negara, termasuk TNI, relawan nasional, dan bantuan internasional, dikerahkan secara maksimal. Panglima TNI bahkan berbulan-bulan berada di Aceh untuk memastikan penyelamatan korban dan distribusi logistik berjalan merata.
“Menurut saya sense of crisis memang terlihat sangat minim dalam penanganan bencana Sumatera ini dibanding bencana di waktu tsunami lalu,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat tsunami, presiden tinggal di Aceh dan mengendalikan semua komponen yang tersedia, termasuk relawan dalam dan luar negeri, untuk menyelamatkan korban. Selain itu, Ampon Man menilai faktor konsolidasi internal pemerintahan turut memengaruhi lambannya respons. Kabinet yang baru terbentuk satu tahun dinilai belum solid, dengan motivasi individu yang beragam serta keterbatasan sumber daya. Hal ini membuat semangat dan keputusan penanganan bencana tidak sebanding dengan kemampuan yang tersedia.
Proses Rehabilitasi yang Masih Lambat
Untuk itu, ia berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan agar penanganan bencana ke depan lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada penyelamatan korban sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan, tetapi juga dari kecepatan dan koordinasi dalam menyelamatkan nyawa serta memulihkan daerah terdampak.
Hingga sebulan lebih pasca bencana, lumpur dan material banjir masih menimbun rumah-rumah warga di sejumlah daerah Aceh. Bahkan, beberapa wilayah masih terisolasi akibat akses darat dan jembatan yang terputus sejak akhir November 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berjalan lambat, sehingga masyarakat terdampak membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar