Penanganan Banjir di Sumatra dan Kritik terhadap Respons Pemerintah
Banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatra kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat menilai respons pemerintah dinilai lamban dan komunikasi yang disampaikan kurang sensitif serta tidak mencerminkan empati dalam situasi darurat.
Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus pakar komunikasi sosial politik, menegaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas dan tanggung jawab terbesar dalam penanganan bencana. Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak bencana.
“Dalam situasi bencana, pihak yang punya kewenangan untuk merespons secara cepat adalah pemerintah. Mereka harus berada di garis terdepan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun wilayah, sambil mengajak masyarakat berkolaborasi,” ujarnya pada Selasa (9/12/2025).
Tri menjelaskan bahwa cepat tidaknya bantuan turun bukan satu-satunya indikator penanganan bencana. Kualitas komunikasi publik yang disampaikan pejabat juga sangat menentukan persepsi masyarakat.
Ia menilai bahwa di era digital, masyarakat semakin kritis dalam menilai rekam jejak, konsistensi, dan empati dalam setiap pernyataan pemerintah.
“Komunikasi publik dalam situasi bencana harus empatik. Empati bukan hanya dalam kata-kata, tapi terutama dalam tindakan,” tegasnya.
Pernyataan Pejabat yang Dianggap Kurang Empati
Tri menyoroti sejumlah pernyataan pejabat yang dianggap kurang menunjukkan empati, bahkan terkesan meremehkan situasi banjir yang terjadi.
“Bahkan ada salah satu tokoh lembaga yang mengatakan banjir itu hanya ramai di media sosial. Itu tentu sangat melukai masyarakat, apalagi ketika bukti kerusakan dan korban jelas terlihat,” tambahnya.
Menurut Tri, sikap defensif pemerintah justru dapat memperburuk citra di mata publik. Rekam jejak digital membuat masyarakat dengan mudah membandingkan pernyataan pejabat dengan tindakan yang dilakukan.
“Di era digital, masyarakat dengan mudah menemukan pernyataan lama pejabat. Jadi apa yang disampaikan hari ini harus selaras dengan ucapan maupun tindakan sebelumnya. Konsistensi itu penting,” jelasnya.
Pentingnya Koordinasi Komunikasi dalam Penanganan Bencana
Selain empati, Tri menekankan pentingnya koordinasi komunikasi antar elemen pemerintah agar pesan yang disampaikan tidak saling bertentangan. Menurutnya, perbedaan pernyataan antara pejabat dapat memicu kebingungan dan menggerus kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah itu satu tim. Komunikasinya harus berada dalam satu halaman yang sama. Jangan sampai pejabat satu bicara A, yang lain bicara B, dan stafnya bicara hal yang berbeda lagi. Ini bukan hanya membingungkan, tapi juga mengganggu kepercayaan publik,” ujarnya.
Tindakan Nyata dan Perbaikan Komunikasi
Tri menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki penanganan dan komunikasi publik. Ia menilai permintaan maaf bukanlah kelemahan, selama diikuti langkah perbaikan yang nyata.
“Tidak apa-apa mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang penting setelah itu ada kerja nyata, langkah konkret, dan konsistensi dalam membantu masyarakat,” pungkasnya.
Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan
- Pemerintah perlu meningkatkan kecepatan respons dalam penanganan bencana.
- Komunikasi publik harus lebih empatik dan konsisten.
- Koordinasi antar instansi pemerintah harus diperkuat untuk menghindari perbedaan pernyataan.
- Permintaan maaf dari pemerintah bisa menjadi langkah awal, tetapi harus diikuti tindakan nyata.
- Masyarakat harus diberi informasi yang jelas dan transparan untuk membangun kepercayaan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar